KKP Perketat Tata Kelola Perdagangan Ikan Endemik di Kalbar

22 November 2026 09:32 WIB
Para peserta forum Penyadartahuan Ikan Endemik Kalbar foto bersama. (Istimewa)

PONTIANAK, insidepontianak.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat perlindungan ekosistem perairan darat di Kalimantan Barat, sekaligus memperketat tata kelola perdagangan komoditas dilindungi.

Komitmen itu diwujudkan melalui kegiatan Penyadartahuan Ikan Endemik yang digelar Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak bersama Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP di Pendopo Gubernur Kalbar, Jumat (20/11/2026).

Kepala Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak, Syarif Iwan Taruna Alkadrie, mengatakan forum ini bertujuan membangun sinergi lintas sektor agar kekayaan hayati perairan tetap terjaga sekaligus memberi nilai ekonomi berkelanjutan.

Kalbar sendiri memiliki beragam spesies perairan darat bernilai ekologis dan ekonomis tinggi, mulai dari Arwana Super Red (Scleropages formosus), Belida, Semah, Botia, Balashark, hingga pari air tawar.

Menurut Syarif, kelestarian spesies tersebut menuntut perlindungan habitat alami serta kepastian bahwa aktivitas penangkaran dan perdagangannya berjalan sesuai aturan.

“Pelestarian ikan endemik membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat. Konservasi harus berjalan beriringan dengan pemanfaatan yang bertanggung jawab,” lanjutnya.

Perketat Tata Kelola

Salah satu fokus utama dalam forum Penyadartahuan Ikan Endemik adalah tata kelola perdagangan Arwana Super Red sebagai komoditas unggulan Kalbar yang masuk daftar perlindungan perdagangan internasional CITES.

Karena berstatus dilindungi, pemanfaatan ikan tersebut wajib melalui mekanisme resmi, meliputi pendataan indukan, pemasangan penanda (tagging) atau mikrocip, penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI), hingga pengawasan distribusi.

Langkah ini memastikan legalitas dan ketertelusuran asal-usul ikan yang diperdagangkan, sekaligus mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor perikanan.

Di sisi lain, Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak juga menegaskan komitmen pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) melalui pelayanan PASTI (Profesional, Amanah, Santun, Terdepan, dan Inovatif).

Pelayanan perizinan dan administrasi lalu lintas ikan dilindungi ditargetkan berlangsung transparan, cepat, dan bebas pungutan liar demi memberi kepastian bagi pelaku usaha maupun masyarakat.

Adapun kegiatan Penyadartahuan Ikan Endemik dibuka oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalbar, Natalia Karyawati, mewakili Gubernur Kalbar. Selain itu, forum ini turut dihadiri perwakilan DPD RI, Ombudsman, akademisi, serta pegiat konservasi.

Tercatat lebih dari 50 organisasi masyarakat dan mitra konservasi bersama lebih dari 100 pelaku usaha penangkaran dan perdagangan Arwana hadir mengikuti pemaparan materi strategi peningkatan PNBP dan pengawasan lalu lintas ikan dilindungi dari KKP dan pembicara lainnya.***


Penulis : REDAKSI
Editor : -

Leave a comment

Ok

Berita Populer

Seputar Kalbar