Krisantus Desak Pempus Tinjau Ulang DBH Daerah Penghasil dan Tanggung Beban PPPK

PONTIANAK, insidepontianak.com – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menuntut keadilan anggaran dari pemerintah pusat.

Tuntutan itu ia sampaikan dalam pertemuan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Pontianak, pada Rabu (16/7/2026).

Forum ini juga dihadiri oleh kepala daerah dari 14 kabupaten/kota se-Kalbar. Krisantus menyoroti ketimpangan nyata dalam pembagian Dana Bagi Hasil (DBH).

Sebab, wilayah kaya sumber daya alam seperti Kalbar justru mendapat porsi yang tidak adil.

"Lucu kalau wilayah penghasil malah menerima DBH yang minim, tidak sesuai dengan hasil bumi yang keluar. Coba lihat Jakarta. Bukan daerah penghasil, tapi justru mendapat bagi hasil sangat signifikan," ujarnya tegas.

Karena itu, ia mengetuk kebijaksanaan pemerintah pusat agar daerah penghasil mendapatkan pembagian yang jauh lebih proporsional.

Tak hanya soal DBH, Wagub Kalbar juga menitipkan tiga poin krusial kepada Banggar DPR RI untuk diperjuangkan di tingkat pusat.

Pertama, terkait pembiayaan PPPK. Belanja pegawai kontrak diminta ditanggung penuh oleh APBN. Sebab, APBD sudah tidak mampu menopang beban tersebut akibat efisiensi dan pemangkasan anggaran dari pusat.

Kedua, adalah kejelasan regulasi. Tumpang tindih aturan antar-kementerian harus segera diselesaikan demi memberikan kepastian hukum bagi pemda dalam berinovasi dan mengelola investasi.

Ketiga, Krisantus mendorong peningkatan alokasi program Inpres Jalan Daerah. Luas wilayah Kalbar yang setara Pulau Jawa membuat infrastruktur jalan yang rusak tidak mungkin tercover oleh APBD yang terbatas. Program Inpres dinilai menjadi satu-satunya solusi cepat untuk percepatan pembangunan jalan di daerah.***