Ritaudin: Operasi Pasar Bukan Solusi Jangka Panjang Tekan Inflasi

PONTIANAK, insidepontianak.com – Anggota DPRD Kalimantan Barat dari daerah pemilihan Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu, Ritaudin, menilai kebijakan operasi pasar yang dilakukan pemerintah selama ini hanya menjadi solusi sementara dalam menekan laju inflasi dan lonjakan harga kebutuhan pokok.

Menurutnya, operasi pasar memang membantu masyarakat dalam jangka pendek, terutama saat harga komoditas seperti cabai, bawang, dan kebutuhan pokok lainnya melonjak. Namun, kebijakan tersebut tidak bisa dijadikan indikator bahwa persoalan inflasi telah tertangani secara menyeluruh.

“Operasi pasar ini sifatnya hanya sesaat. Ini membantu masyarakat yang membutuhkan dalam kondisi tertentu, tapi bukan solusi permanen,” ujarnya.

Ritaudin menekankan, persoalan utama yang perlu dibenahi pemerintah adalah ketersediaan data yang akurat terkait para pemasok atau supplier komoditas pokok. Ia menyebut, dinas terkait seperti Dinas Perdagangan harus memiliki data lengkap mengenai asal barang, jumlah pasokan, hingga rantai distribusinya.

“Harusnya ada pendataan. Pemerintah mesti tahu bawang ini dari mana, berapa banyak masuk ke pasar, siapa supplier-nya. Kalau tidak ada data, susah dikontrol sehingga harga bisa bebas dimainkan,” tegasnya.

Menurut Legislator PAN Kalbar ini, tanpa data yang jelas, pemerintah sulit melakukan intervensi harga secara efektif. 

Kondisi ini berpotensi membuka ruang bagi spekulan atau pedagang tertentu untuk memainkan harga, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan.
Ia mencontohkan komoditas seperti minyak goreng yang telah memiliki harga eceran tertinggi (HET) sehingga relatif lebih terkendali. Hal serupa, kata dia, seharusnya juga diterapkan pada komoditas strategis lainnya.

Selain dinilai kurang efektif, Ritaudin juga menyoroti penggunaan dana subsidi pemerintah untuk operasi pasar. 

Jika dilakukan terus-menerus, kebijakan ini dikhawatirkan dapat mengurangi alokasi anggaran untuk sektor lain.

“Dana operasi pasar ini juga dari pemerintah. Kalau terus dilakukan, tentu berdampak pada anggaran sektor lainnya,” katanya.

Ia berharap pemerintah tidak hanya fokus pada langkah reaktif seperti operasi pasar, tetapi mulai membangun sistem pendataan dan distribusi komoditas yang kuat demi menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di Kalbar.

"Terutama saat hari besar keagamaan dimana kebutuhan pokok mengalami peningkatan perekonomian. Tentunya pemerintah harus melakukan pemetaan,"pungkasnya (Andi).