Gubernur Kalbar Tegaskan Pentingnya Tahapan Orientasi bagi PPPK

PONTIANAK, insidepontianak.com – Sebanyak 1.419 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mulai mengikuti orientasi sebagai langkah awal memperkuat kapasitas dan pemahaman mereka sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Orientasi yang dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalbar, Selasa (2/6/2026), menjadi momentum penting untuk membangun kesamaan visi dan komitmen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Norsan, orientasi bukan sekadar kegiatan pengenalan lingkungan kerja, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.

"Melalui orientasi ini, para PPPK diharapkan memahami budaya kerja birokrasi, etika pemerintahan, tata kelola organisasi, serta menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK dalam setiap pelaksanaan tugas," ujarnya.

Ia menjelaskan, 1.419 PPPK yang dinyatakan lulus terdiri dari tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Sebagian besar peserta telah memiliki pengalaman kerja cukup panjang di instansi pemerintah sehingga memiliki bekal yang baik dalam menjalankan tugas.

Meski demikian, pengalaman kerja saja dinilai belum cukup. Pemerintah tetap mewajibkan seluruh PPPK mengikuti orientasi agar memiliki pemahaman yang sama terhadap tujuan organisasi dan arah pembangunan daerah.

"Jangan hanya bekerja menjalankan rutinitas. Pahami tugas, fungsi, proses kerja, dan dampak yang dihasilkan bagi masyarakat. ASN harus mampu memberikan manfaat nyata melalui pekerjaannya," tegasnya.

Norsan juga mengingatkan pentingnya menjadikan nilai-nilai BerAKHLAK sebagai pedoman dalam bekerja, mulai dari pengambilan keputusan, pelayanan kepada masyarakat, hingga membangun hubungan kerja yang sehat dan produktif.

Selain itu, ia menegaskan integritas dan disiplin harus menjadi fondasi utama dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan dipercaya masyarakat.

"Dengan integritas yang kuat dan disiplin yang tinggi, saya yakin PPPK mampu menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas pelayanan publik serta mendukung percepatan pembangunan Kalimantan Barat," pungkasnya. (*)