Dewan Amri Desak Solusi Darurat Kelangkaan BBM Subsidi di Pesisir Kubu Raya

KUBU RAYA, insidepontianak.com - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah pesisir Kabupaten Kubu Raya. 

Beberapa kecamatan pesisir seperti Batu Ampar, Kubu, hingga Teluk Pakedai saat ini disebut mulai mengalami kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi.

Situasi ini bahkan membuat harga BBM jenis pertalite di tingkat pengecer melambung hingga Rp15 ribu per liter.

Ketua Komisi IV DPRD Kubu Raya, Muhammad Amri, meminta pemerintah pusat dan Pertamina segera mengambil langkah cepat agar distribusi BBM subsidi di wilayah pesisir tidak semakin terganggu, terutama menjelang Idulfitri.

Menurut Amri, kondisi ini terjadi karena akses distribusi yang terbatas dan belum tersedianya SPBU maupun SPDN di wilayah tersebut.

“Wilayah pesisir seperti Batu Ampar, Kubu, dan Teluk Pakedai memang belum memiliki SPBU atau SPDN,” kata Amri kepada insidepontianak.com, Sabtu (14/3/2026).

Ia menjelaskan, selama ini pemerintah daerah sebenarnya telah berupaya membantu masyarakat dengan menghadirkan skema sub penyalur BBM subsidi. 

Mekanisme tersebut dijalankan dengan koordinasi bersama Pertamina dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Namun dua tahun terakhir, 2025 hingga 2026, izin sub penyalur tersebut tak lagi diperpanjang. 

Dampaknya sekarang terasa jelas. Pasokan BBM subsidi ke wilayah pesisir menjadi tersendat.

“Sekarang izinnya tidak diperpanjang, sehingga distribusinya menjadi terhambat,” ujar Ketua DPC PKS Kubu Raya itu.

Di samping itu, kondisi tersebut diperparah dengan aturan yang tidak memperbolehkan pembelian BBM bersubsidi menggunakan jeriken. Sebab, masyarakat pesisir tidak memiliki akses langsung ke SPBU.

Amri menilai, situasi ini membuat masyarakat semakin sulit memperoleh BBM yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk aktivitas sehari-hari, termasuk untuk nelayan.

“Kalau pembelian dengan jeriken tidak diperbolehkan sementara SPBU juga tidak ada, tentu ini menjadi persoalan bagi masyarakat pesisir,” tuturnya.

Di sisi lain, pemerintah pusat memang telah mendorong pembangunan SPBU di wilayah pesisir Kubu Raya. 

Namun hingga saat ini proses tersebut masih berjalan dan belum ada kepastian kapan fasilitas itu dapat direalisasikan.

Karena itu, DPRD Kubu Raya meminta adanya kebijakan khusus sementara agar distribusi BBM subsidi tetap bisa berjalan hingga fasilitas pengisian bahan bakar tersedia.

“Kami mendorong agar ada kebijakan dari pemerintah pusat dan Pertamina, misalnya memperpanjang kembali izin sub penyalur sampai SPBU atau SPDN di wilayah pesisir benar-benar dibangun,” tegas Amri.

Ia menambahkan, situasi ini juga diperkeruh dengan beredarnya informasi di masyarakat terkait potensi gangguan pasokan BBM akibat konflik di Timur Tengah, khususnya terkait jalur pelayaran di Selat Hormuz.

Isu tersebut sempat memicu kepanikan di tengah masyarakat, meskipun pemerintah telah memastikan bahwa pasokan BBM secara nasional masih aman.

“Memang ada informasi yang beredar soal konflik di Timur Tengah yang disebut bisa memengaruhi distribusi BBM. Tapi pemerintah sudah menegaskan pasokan BBM tetap aman,” jelasnya.

Meski begitu, Amri menilai pemerintah tetap perlu memberi perhatian khusus terhadap kondisi di wilayah pesisir Kubu Raya yang memang memiliki keterbatasan akses distribusi.

“Kita minta sebenarnya sederhana, bagaimana masyarakat pesisir bisa tetap mendapatkan BBM bersubsidi dengan mudah,” pungkasnya. (Greg)