Pengamat Nilai Kasus Hukum BGN Jadi Sinyal Perkuat Transparansi dan Pengawasan MBG di Daerah

KUBU RAYA, insidepontianak.com – Pengamat Sosial dan Kebijakan Publik, Zulkarnaen, menilai kasus hukum yang menjerat eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama dua wakilnya, Sony Sanjaya, dan Lodewyk Pusung, menjadi sinyal penting perlunya penguatan transparansi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah.

Kejaksaan Agung sebelumnya menetapkan ketiganya sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan anggaran operasional BGN. 

Menurut Zulkarnaen, kasus tersebut tidak hanya menjadi persoalan hukum di tingkat pusat, tetapi juga membuka ruang evaluasi terhadap sistem distribusi dan tata kelola program di lapangan.

“Program seperti ini sangat terbuka terhadap potensi penyimpangan jika tidak dikawal. Apalagi dana yang dikelola besar,” kata Zulkarnaen kepada insidepontianak.com, Kamis (4/6/2026).

Ia menegaskan, program MBG yang bersifat top-down harus diimbangi dengan transparansi menyeluruh, terutama dalam proses penentuan pelaksana di daerah seperti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 

Baginya, keterbukaan informasi menjadi kunci untuk mencegah munculnya dugaan penyimpangan maupun praktik yang tidak sesuai aturan.

“Publik punya hak untuk tahu prosesnya seperti apa, kenapa dipilih, dan berapa anggarannya. Keterbukaan ini penting untuk mencegah munculnya ruang gelap dalam tata kelola,” ujarnya.

Di samping itu, Zulkarnaen juga menyoroti temuan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang mencurigai adanya ketimpangan data dalam penyaluran MBG.

Di mana, masih terdapat desa yang belum tercatat sebagai penerima, serta sejumlah wilayah yang sudah terdata namun belum tersalurkan bantuan.

Ia menilai, kondisi tersebut menunjukkan perlunya perbaikan serius dalam sistem pendataan dan distribusi agar lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kalau tidak terbuka, publik akan sulit mengawasi. Dan itu berbahaya bagi akuntabilitas,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pelibatan publik dalam pengawasan program, mengingat besarnya anggaran serta sensitivitas MBG dalam aspek sosial dan politik.

“Kalau tidak dikawal dengan baik, tujuan utama program bisa tidak maksimal,” pungkasnya. (Greg)