Wagub Kalbar Siapkan Tim Khusus Awasi Alat Berat Perusahaan, Target Dongkrak PAD Rp1 Triliun

PONTIANAK, insidepontianak.com – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menginstruksikan Bapenda membentuk tim khusus guna mengawasi dan menghitung ulang seluruh alat berat korporasi.

Langkah berani ini diambil karena selama ini pemerintah daerah dinilai hanya pasrah menerima laporan data sepihak dari perusahaan tambang dan perkebunan.

“Saya minta pemerintah membeli alat untuk memantau aktivitas perusahaan di lapangan,” kata Krisantus dengan nada tegas, Kamis (4/6/2026).

Selain itu, Pemprov Kalbar juga membidik potensi kebocoran Pajak Air Permukaan (PAP) yang selama ini dimanfaatkan secara masif oleh korporasi.

Sebagai solusi taktis, Krisantus mendorong pengadaan alat khusus pengukur debit air yang diperkirakan seharga Rp70 juta untuk setiap unitnya.

Baginya, modal puluhan juta rupiah tidak menjadi masalah demi mengejar potensi pendapatan daerah yang jauh lebih raksasa.

“Mau kejar PAD Rp1 triliun, masa takut modal. Dengan alat itu kita tahu persis penggunaan air permukaan,” ujarnya.

Selanjutnya, Krisantus pun mewacanakan segera menerbitkan surat edaran tegas guna mengingatkan seluruh pimpinan perusahaan untuk mengontrol ketat operasional kendaraan mereka.

Surat edaran ini menyasar armada milik pihak ketiga atau kontraktor yang selama ini kerap menjadi pemicu utama kerusakan infrastruktur jalan daerah.

Di sisi lain, optimisme Wagub untuk mendongkrak PAD hingga tembus Rp1 triliun juga digantungkan pada operasional penuh Pelabuhan Kijing di Mempawah.

Ia menagih komitmen pemerintah pusat yang menargetkan sejumlah fasilitas pendukung pelabuhan internasional tersebut sudah mulai berfungsi penuh pada September tahun ini.

“Janji mereka bulan September sudah difungsikan. Saya secara pribadi akan terus memonitor realisasi janji itu,” tegas Krisantus mengingatkan pusat.

Potensi Pelabuhan Kijing dinilai sangat luar biasa karena selama ini banyak komoditas unggulan Kalbar justru diekspor melalui pintu pelabuhan provinsi lain.

Akibatnya, seluruh pencatatan nilai ekspor dan perputaran uang dari komoditas lokal tersebut tidak masuk ke dalam kas daerah Kalbar.

“Ekspor selama ini lewat daerah lain. Kalau tercatat di Kalbar, tentu dampak terhadap pendapatan daerah sangat besar,” jelas Krisantus merinci.

Agar momentum emas ini tidak terbuang sia-sia, ia mendesak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kalbar segera bersiap mengambil peran komando strategis.

BUMD diharapkan bisa memimpin langsung aktivitas ekspor komoditas sektor pertanian, seperti jagung, langsung dari pelabuhan di bumi Khatulistiwa tersebut.

“Jika Kijing berfungsi penuh, BUMD bisa langsung ekspor dari Kalbar,” ujarnya

Langkah cepat ini diyakini akan memberikan dampak yang sangat signifikan bagi peningkatan pendapatan asli serta penguatan modal bisnis BUMD ke depan.

“Dampaknya terhadap pendapatan BUMD tentu sangat signifikan dan muaranya adalah kesejahteraan bagi masyarakat Kalbar,” pungkas Krisantus menutup keterangan resmi.***