DPRD Kalbar Terima Aspirasi Mahasiswa yang Mengkritik MBG Jadi Proyek hingga Reformasi Polri

PONTIANAK, insidepontianak.com – DPRD Kalimantan Barat menerima aspirasi Aliansi BEM se-Kalimantan Barat yang menggelar aksi mengkritik pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mendesak reformasi Polri dituntaskan, Kamis (26/2/2026).

Empat anggota DPRD Kalbar, Prabasa Anantatur, Zulfydar Zaidar Mochtar, Nofal Nofiendra, dan Hadijah Fitriah, membuka ruang dialog terbuka. Mahasiswa pun memaparkan berbagai persoalan serius dalam pelaksanaan MBG.

Mulai dari insiden keracunan yang dialami siswa di berbagai daerah dan berulang, transparansi anggaran, menu tak sesuai standar, hingga kasus pengembalian MBG di salah satu sekolah di Kubu Raya baru-baru ini.

Koordinator Lapangan BEM Pusat se-Kalbar, Indah, menegaskan pihaknya tidak menolak konsep MBG. Yang dikritik adalah cara pelaksanaannya yang sembarangan. 

“Ini jadi kerja proyek, bukan menyentuh masyarakat,” kata Indah di hadapan DPRD.

Ia menyadari, MBG lahir dari niat baik pemerintah untuk mencegah anak kelaparan dan menekan angka stunting. Namun di lapangan, program itu dinilai jauh dari harapan. Belum berpijak pada realitas daerah.

“Kita tahu ini niat baik pemerintah. Tapi pelaksanaannya harus diperbaiki,” tegasnya.

Menurut Indah, Kalimantan tidak bisa disamakan dengan Pulau Jawa. Perbedaan geografis berdampak langsung pada dapur produksi, distribusi ke wilayah pelosok, hingga pengawasan mutu makanan.

“Kalau skala nasional tapi tidak melihat kondisi daerah, pasti bermasalah. Laporan ke Presiden selalu bagus, tapi fakta di bawah berbeda,” kritiknya.

Karena itu, mahasiswa mendesak MBG dievaluasi total. Kasus keracunan tak boleh terulang. Menu harus memenuhi standar gizi. Penggunaan anggaran wajib transparan. Pelaksanaan harus akuntabel agar tidak lagi memicu penolakan.

Selain MBG, mahasiswa juga mendesak reformasi Polri tidak berhenti pada retorika. Perbaikan sistem dan kultur institusi dinilai mendesak. Penyimpangan tak bisa terus-menerus disederhanakan sebagai ulah oknum.

“Perlu pembenahan mendasar di tubuh Polri,” ucap Indah.

Isu keadilan pendidikan turut mengemuka. Mahasiswa meminta pemerintah memprioritaskan perbaikan sekolah rusak serta peningkatan kesejahteraan guru. Mereka mengungkap masih ada guru menerima honor Rp300 ribu per bulan di salah satu SD di Kubu Raya.

“Bagaimana mau bicara kemajuan kalau guru digaji Rp300 ribu? Pendidikan dan kesehatan belum merata,” ujar salah satu mahasiswa.

Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kalbar, Prabasa Anantatur, menyatakan pihaknya menerima seluruh aspirasi dan akan menindaklanjutinya sesuai kewenangan.

“Banyak poin menjadi perhatian, terutama pendidikan, infrastruktur, kesehatan, termasuk MBG,” kata Prabasa.

Ia menegaskan DPRD Kalbar akan memilah aspirasi mahasiswa sesuai kewenangan kabupaten/kota, provinsi, dan pusat agar pembahasan di komisi berjalan tepat sasaran.

“Akan kita tindak lanjuti sesuai kewenangan provinsi dan dibahas di komisi terkait,” pungkasnya.

Aksi mahasiswa pun berlangsung aman dan kondusif, dengan dialog terbuka antara mahasiswa dan pimpinan dewan. Massa membubarkan diri dengan tertib.***