TBS Anjlok, Pemkab Landak Panggil 11 Perusahaan, Harga Pemerintah Wajib Dijalankan

LANDAK, insidepontianak.com – Pemerintah Kabupaten Landak telah memanggil 11 perusahaan pabrik kelapa sawit (PKS) merespons anjloknya harga tandan buah segar (TBS) dalam beberapa pekan terakhir.

Wakil Bupati Landak, Erani menegaskan, pemanggilan ini bukan sekadar meminta penjelasan. Tetapi lebih dari itu.

Seluruh perusahaan diminta taat terhadap batas bawah harga pembelian TBS yang telah ditetapkan pemerintah.

Sebagai catatan, harga TBS tertinggi yang dipatok pemerintah per 29 Mei berada di kisaran Rp3.370 per kilogram. Namun di lapangan, harganya merosot ke angka Rp2.550 per kilogram.

Nasib petani mandiri bahkan lebih terpuruk. Karena harga TBS di tingkat bawah jeblok hingga Rp1.500 per kilogram.

“Beberapa minggu yang lalu kami sudah panggil PKS yang ada. Kita meminta mereka taati aturan menjaga stabilitas harga,” ujar Wakil Bupati Landak, Erani, Senin (1/6/2026).

Sebagai langkah konkret, Bupati Landak menerbitkan Surat Edaran Nomor 500.8/501/Disbun tertanggal 29 Mei 2026 pascapemanggilan itu.

Surat edaran tersebut memerintahkan seluruh perusahaan sawit mematuhi harga resmi pemerintah.

Perusahaan juga diwajibkan menyetor data berkala pembelian TBS dari petani non-mitra kepada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar.

Di sisi lain, asosiasi petani diminta ikut meredam gejolak di lapangan dan mendorong petani menjaga kualitas panen.

Meski menuntut komitmen PKS, Erani mengakui persoalan harga ini tidak sepenuhnya berada di bawah kendali daerah.

“Sebab, menurut para PKS, masalah ini tidak berdiri sendiri. Ada pengaruh kebijakan nasional bahkan pasar dunia, terutama sektor CPO,” ujarnya.

Karena itu, Pemkab Landak kini tengah memantau dampak dari berbagai langkah darurat yang diambil pemerintah pusat untuk menstabilkan kondisi pasar.

“Kita tunggu beberapa saat ini. Pemerintah pusat pun sudah bergerak agar harga TBS tidak terus merosot,” lanjutnya.***