Tunduk Instruksi DPP, Fraksi PDIP DPRD Kalbar Klaim Tak Ada Anggota Miliki Dapur MBG

PONTIANAK, insidepontianak.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Barat memastikan tidak ada anggota DPRD Kalbar dari partai tersebut yang memiliki atau mengelola dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal tersebut disampaikan merespon instruksi DPP agar kader terlibat bisnis MBG.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kalbar, Agus Sudarmansyah, menegaskan bahwa pihaknya mematuhi instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan yang melarang kader partai terlibat dalam program tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.

“Kalau namanya instruksi dari DPP, itu wajib dijalankan oleh seluruh kader partai. Baik pengurus partai maupun anggota partai yang ditugaskan di legislatif dan eksekutif,” ujar Agus.

Ia menegaskan, dengan adanya instruksi tersebut, kader PDIP tidak diperbolehkan terlibat dalam pengelolaan maupun kegiatan yang berkaitan dengan program MBG, termasuk kepemilikan dapur penyedia makanan.

“Jadi tidak boleh terlibat langsung maupun tidak langsung terkait MBG. Termasuk soal dapur, kita pastikan anggota DPRD dari PDIP di Kalbar tidak ada yang punya atau mengelola dapur,” tegasnya.

Agus menjelaskan bahwa instruksi tersebut merupakan kewenangan penuh DPP PDI Perjuangan yang disampaikan secara resmi kepada seluruh struktur partai di daerah.

“Kewenangan DPP penuh. Kita di daerah hanya menjalankan instruksi yang sudah disampaikan secara resmi kepada seluruh struktur partai,” katanya.

Terkait alasan keluarnya instruksi tersebut, Agus mengaku tidak mengetahui secara detail pertimbangan dari DPP. Namun ia memastikan seluruh kader di daerah tetap mengikuti arahan yang telah ditetapkan.

“Kalau soal alasan tentu itu dari DPP yang membuat surat. Kita di daerah menjalankan saja instruksi yang sudah disampaikan,” ujarnya.

Meski demikian, ia menilai polemik yang muncul di masyarakat terkait program MBG perlu menjadi perhatian pemerintah. Menurutnya, berbagai kritik yang beredar di publik menunjukkan bahwa pelaksanaan program tersebut masih perlu dievaluasi.

“Program ini niatnya bagus untuk meningkatkan gizi anak-anak. Tapi dalam aplikasinya banyak muncul indikasi masalah, bahkan ada yang menilai ada indikasi korupsi,” ungkapnya.

Ia juga menyinggung sejumlah temuan di lapangan yang viral di media sosial, mulai dari kualitas makanan yang dinilai kurang baik hingga menu yang tidak sesuai dengan standar gizi.

“Di media sosial kan viral. Ada buah yang busuk, ada makanan yang basi, bahkan ada yang kualitasnya dipertanyakan. Ada juga sekolah yang menolak,” katanya.

Selain itu, Agus juga menyoroti persoalan nilai paket makanan yang dinilai tidak sesuai dengan standar anggaran yang disebut mencapai Rp8.000 per porsi.

“Kalau dihitung-hitung, ada yang nilainya hanya Rp4.000 sampai Rp5.000. Secara kualitas dan kuantitas sangat tidak sesuai.Jadi wajar kalau masyarakat mempertanyakan kualitas dan standar gizinya,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut agar tujuan meningkatkan gizi anak-anak dapat benar-benar tercapai.

“Kalau memang tujuannya untuk meningkatkan gizi anak-anak, tentu pelaksanaannya harus benar-benar diperhatikan kualitas dan kuantitasnya,” pungkasnya. (Andi)