Soroti Rencana SPPG Jadi PPPK, Fraksi PAN Desak Perhatian Serius untuk Guru dan Nakes Honorer

PONTIANAK, insidepontianak.com - Ketua Fraksi PAN DPRD Kalimantan Barat Zulfydar Zaidar Mochtar mengingatkan pemerintah akan nasib tenaga kesehatan dan tenaga pendidik yang belum diangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Meski mendukung rencana pemerintah mengangkat pegawai SPPG menjadi PPPK, namun ada yang lebih prioritas dan lama dibahas tapi tak pernah diselesaikan. 

Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana mengangkat 32.000 ribu  pegawai inti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di bawah Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi PPPK berdasarkan Pasal 17 Perpres Nomor 115 Tahun 2025. Pengangkatan ini ditujukan bagi kepala SPPG, akuntan, dan ahli gizi .

 Zulfydar Zaidar Mochtar, mendorong pemerintah pusat dan daerah lebih memprioritaskan pengangkatan tenaga honorer yang hingga kini belum terakomodasi.

“Informasi yang kami terima memang ada rencana pengangkatan SPPG menjadi PPPK sebagai bagian dari kebijakan pemerintah pusat. Namun, di sisi lain masih ada guru dan tenaga kesehatan yang belum juga diangkat,” ujar Zulfydar Zaidar Mochtar, Rabu (4/2/2026).

Menurutnya, kesejahtraan nakes dan tenaga kesehatan perlu mendapat perhatian serius. Sebab, mereka juga berperan memacu peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.

Anggota DPRD Kalbar dapil Kota Pontianak ini menegaskan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sangat erat kaitannya dengan dua sektor tersebut. Oleh karena itu, kebijakan kepegawaian harus selaras dengan target peningkatan IPM dan Indeks Modal Manusia.

“IPM itu berkaitan langsung dengan pendidikan dan kesehatan. Bagaimana kita mau menaikkan IPM Kalbar kalau pelaku utamanya, yaitu guru dan tenaga kesehatan, justru belum mendapatkan kepastian status dan perhatian yang layak,” tegasnya.

Ia berharap Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar dapat lebih proaktif menyampaikan data dan kondisi riil di lapangan kepada Kementerian PAN-RB, agar kebijakan pengangkatan PPPK benar-benar tepat sasaran.

Fraksi PAN DPRD Kalbar, lanjut Zulfydar, menyambut baik program pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK, namun menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar tidak menimbulkan ketimpangan antarprofesi.

“Kami menyambut baik program ini penangkatan SPPG jadi PPPK. Tapi kami juga berharap ada perhatian yang sama terhadap guru dan tenaga kesehatan yang sampai hari ini masih belum diangkat menjadi PPPK,” tutupnya. (Andi)