Kesbangpol Diminta Lebih Responsif Hadapi Dinamika Daerah

PONTIANAK, insidepontianak.com – Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harisson, menegaskan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memiliki fungsi strategis sebagai unsur intelijen daerah dalam menjaga stabilitas sosial dan politik.

Hal tersebut disampaikan Harisson saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah Kesbangpol se-Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Ruang Tengkawang, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (3/2/2026).

Ia menjelaskan bahwa Kesbangpol berperan melengkapi lembaga-lembaga negara lainnya, seperti Polri, Kejaksaan, BIN, serta unsur terkait lainnya.

“Diperlukan koordinasi yang kuat dalam mengidentifikasi dan membahas berbagai permasalahan daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda),” ujar Harisson.

Salah satu persoalan yang sering muncul belakangan ini, menurut Harisson, adalah terjadinya aksi demonstrasi. Untuk itu, diperlukan langkah antisipatif melalui pendekatan dialog dan komunikasi yang baik.

“Pendekatan dialog dan komunikasi yang baik, sehingga potensi konflik dapat diminimalisir,” katanya.

Ia menegaskan, Kesbangpol nantinya bisa berperan aktif dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak terjadi perpecahan di tengah masyarakat.

“Kesbangpol harus mampu membaca dan mendeteksi potensi-potensi yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga langkah antisipatif dapat dilakukan sebelum permasalahan berkembang,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalbar, M. Bari, menyampaikan rapat koordinasi ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan, prioritas program, serta indikator kinerja.

“Hal ini bertujuan mendukung terciptanya stabilitas daerah, penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, serta keberhasilan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat secara berkelanjutan,” jelasnya.

Ia menambahkan, tujuan utama kegiatan ini adalah menyelaraskan arah kebijakan, sasaran, dan strategi antara Kesbangpol Provinsi dengan Kesbangpol Kabupaten/Kota Tahun 2026 agar lebih terpadu, terarah, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat koordinasi dan komunikasi antar perangkat daerah Kesbangpol dalam merumuskan program dan kegiatan, sehingga tercipta kesamaan persepsi dan langkah dalam menjaga stabilitas sosial dan politik di Kalimantan Barat. (*)