Reses di Desa Mulia, Tony: Warga Dambakan Peningkatan Jalan Usaha Tani

3 Maret 2024 09:29 WIB
Ilustrasi
PONTIANAK, insidepontianak.com - Peningkatan jalan usaha tani, di Desa Mulia, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas sudah lama menjadi mimpi warga. Namun, perhatian pemerintah belum juga ada. Alhasil, warga mengadu kepada anggotanya DPRD Kalbar Fraksi PAN, Tony Kurniadi yang melaksanakan reses, Minggu (11/6/2023). Selain jalan, aspirasi warga juga terkait pembangunan surau Al-Jariyah. Tony pun mendegar langsung seluruh aspirasi ini. Kades Mulia, Ratmaka mengucapkan terima kasih kepada Tony Kurniadi yang menggelar reses di desanya. Ia memuji kiprah Tony mengawal pembangunan yang ada di Sambas dan membawa beberapa program yang sudah terealisasi. Hal serupa juga disampaikan kepada Anggota DPRD Sambas, Fraksi PAN, Nandes yang dinilai selalu hadir di tengah masyarakat. "Harapan kami, apa yang menjadi aspirasi masyarakat dalam forum reses hari ini semoga bisa di realisasikan," terangnya. Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Sambas, Fraksi PAN, Nandes menyebut, reses adalah momen menyerap aspirasi, sekaligus ajang silaturahmi. Melalui reses ini, masyarakat diharapkan menyampaikan aspirasi-aspirasinya. "Aspirasi-aspirasi ini akan kita perjuangkan. Kalau ranah Kabupaten saya, di Provinsi ada pak Tony. Insya Allah aspirasi masyarakat akan kita bawa dan kita kawal, " terangnya. Kepala Dusun Limau, Jarno mengajukan bantuan hibah Masjid At-Taqwa. Tujuannya agar pembangunannya masjid yang dalam proses pembangunan itu bisa selesai cepat. Sementara, Kepala Desa Mengkudu, Lukman meminta bantuan peningkatan jalan. Sedangkan, Ketua BPD Suka Mulia, Jayadi mengajukan bantuan pembangunan surau Al – Jariyah dan peningkatan jalan usaha tani. Mendegar aspirasi warga itu, Anggota DPRD Kalbar, Fraksi PAN, Tony Kurniadi memastikan, akan mengawal seluruh aspirasi masyarakat kepada pemerintah terkait, sesuai kewenangan masing-masing. Jika kewenangan Pemprov Kalbar, aspirasi akan disampaikan ke Dinas terkait melalui rapat kerja bersama OPD terkait. Sementara jika kewenangan Kabupaten maka akan dikoordinasikan dengan stake holder terkait. “Mudah-mudahan, seluruh aspirasi masyarakat ini dapat ditindak lanjuti, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat bisa tercapai,” pungkasnya. (Andi)

Leave a comment