Delapan Fraksi DPRD Kalbar Sepakat Lanjutkan Pembahasan Raperda APBD Perubahan

PONTIANAK, insidepontianak.com - Delapan Fraksi DPRD Kalbar sepakat melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda Perubahan APBD Tahun 2023.

Namun, mereka memberikan sejumah saran dan masukan. Saran dan masukan itu disampaikan masing-masing pada paripurna DPRD Kalbar, Rabu (13/9/2023).

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Niken Tia Tantina mengapresiasi peningkatan pendapatan yang disampaikannya Pj Gubernur Kalbar dalam nota penjelasan APBD Perubahan Tahun 2023. Semula sebesar Rp6,011 triliun bertambah sebesar Rp232 miliar  menjadi Rp6,2 triliun.

Sementara itu, secara keseluruhan, alokasi Belanja Daerah yang semula sebesar Rp6,2 triliun bertambah sebesar Rp626 miliar menjadi sebesar Rp6,9 triliun.

"Pada tahun 2023, SILPA yang dianggarkan dalam penerimaan pembiayaan semula sebesar Rp319 miliar bertambah sebesar Rp393 miliar menjadi sebesar Rp712," terangnya.

Perubahan APBD Tahun 2023 diharapkan dapat menangani persoalan dan isu strategis baik kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan.

Selain itu, dapat  menjamin kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang semakin layak. Senada juru bicara Fraksi Golkar, Muhammad Nurdin menyoroti serapan anggaran Pemprov Kalbar.

Ia berharap agar serapan anggaran dapat lebih baik. Disisi lain, ia juga berharap capaian prestasi yang baik diharapkan mendorong pembangunan maksimal untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.

"Kita juga berharap Pemprov menyelesaikan pekerjaan yang belum terlaksana dan tidak gegabah dalam menentukan kegiatan yang tak prioritas," harapnya.

Fraksi Golkar DPRD Kalbar juga mengingatkan agar Pemprov Kalbar melakukan harmonisasi dan sinergisitas dalam meningkatkan pendapatan.

"Pokir yang tak terakomodir agar ditampung di anggaran perubahan tahun 2023," ujarnya.

Fraksi Golkar Kalbar berharap dengan perubahan APBD tahun 2023 menjadi mata rantai APBD sebelumnya yang hakikatnya meningkatkan ketahanan masyarakat dan memastikan infrastruktur yang baik dapat dirasakan masyarakat, dan birokrasi yang melayani.

"Kami berharap perubahan dan pergerakan APBD Perubahan harus mengarah pada program prioritas yang tertuang dalam RPJMD dan RPJMN yang telah ditetapkan pemerintah. Orientasi belanja harus memprioritaskan kebutuhan masyarakat harus jadi prioritas. Di banding pemenuhan birokrasi," terangnya.

Sementara itu, Juru Bicara Fraksi NasDem Lidya Sartono berharap Pemprov Kalbar dapat memaksimalkan sektor pendapatan baik pajak dan retribusi daerah.

Fraksi NasDem juga berharap agar pemerintah memprioritaskan anggaran untuk pemenuhan program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

"Selanjutnya Fraksi NasDem menyetujui Raperda APBD Perubahan ini untuk dibahas dalam rapat selanjutnya sebelum ditetapkan dalam peraturan daerah," paparnya.

Pj Gubernur Kalbar, Harisson memastikan, delapan fraksi sepakat melanjutkan pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun 2023.

Harisson mengatakan, dalam pandangan umum fraksi DPRD terdapat sejumah masukkan dan saran. Salah satunya soal perbaikan infrastruktur jalan.

"Kita berupaya memperbaiki karena ada keterbatasan anggaran," terangnya. Harisson mengatakan pihaknya juga akan berkordinasi dengan Pemerintah Pusat supaya dapat membantu perbaikan jalan Pemerintah Provinsi Kalbar. (andi)***