Ini Pemaparan Kinerja Tahap III Oleh Pj Gubernur Kalbar Harisson

JAKARTA, insidepontianak.com - Bahwasannya pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat untuk Triwulan I tahun 2024 mencapai 4,98 persen, sedikit di bawah rata-rata nasional yang mencapai 5,11 persen. 

Meskipun demikian, hal ini dianggap sebagai pencapaian yang positif mengingat tantangan yang sedang dihadapi.

"Kami sangat bersyukur ada sedikit kenaikan angka pada sektor pertumbuhan ekonomi meskipun masih di bawah nasional," ungkap Pj Gubernur Kalbar  Harisson pada saat Penyampaian Laporan Evaluasi Kinerja Tahap III berempat di Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (11/6/2024)

Harisson menuturkan, bahwa penanganan stunting pada periode Januari – April 2024 dari balita yang diukur sejumlah 160.383 terdapat 24.013 balita mengalami stunting. 

Dari jumlah tersebut, sebanyak 14.892 telah dilakukan intervensi dan sebanyak 9.121 dinyatakan lepas dari stunting.

Hal ini dapat dicapai atas kolaborasi yang baik antara Pemprov Kalbar bersama stakeholder lainnya.

"Sampai dengan bulan April 2024 remaja putri mengonsumsi tablet tambah darah sejumlah 74.701 orang dari 253.807 (29,43 persen), Aksi Bergizi Serentak Sehat Membara (setiap hari jum'at minum tablet tambah darah) diawali dengan senam, sarapan, minum tablet tambah darah, serta edukasi gizi," paparnya.

Tak hanya itu, beragam kegiatan dilakukan guna menekan angka stunting di Kalbar yakni penandatangan komitmen bersama tentang pelaksanaan program aksi bergizi di sekolah/ madrasah.

Peningkatan kompetensi dokter di puskesmas dalam penggunaan USG sehingga dokter terlatih mendeteksi dini kelainan pada kehamilan hingga pemberian makanan tambahan pada ibu hamil KEK (Kekurangan Energi Kronis) selama 90 hari yang mana sampai dengan bulan April 2024 pemberian makanan tambahan protein hewani pada 16.467 dari 17.388 baduta.

"Upaya penanganan stunting melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi perangkat daerah, generasi muda, dan komunitas pemuda. Langkah konkret seperti pemberian makanan tambahan dan pelibatan orang tua asuh stunting menjadi fokus dalam menekan angka stunting di Kalimantan Barat," tutur Harisson.

Tak hanya itu, beragam inovasi dilakukan Pemprov Kalbar dalam mensukseskan program nasional tersebut dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menjadi Orang Asuh Stunting dalam Gerakan Orang Tua Asuh Stunting bersama TP PKK Provinsi Kalbar. 

Yang mana, sampai saat ini tercatat 25 OPD yang sudah menjadi orang tua asuh untuk 158 orang balita stunting yang berasal dari di Kota Pontianak, Kota Singkawang, dan Kab. Kubu Raya. 

Selain itu, Harisson menjelaskan turut melibatkan generasi muda yang tergabung pada organisasi pemuda/komunitas pemuda, untuk menjadi Kakak Asuh Stunting (Kating), tercatat 42 balita sudah menjadi adik asuh stunting.

Tidak hanya dalam bentuk program Pemprov juga memberikan Penduduk Kalimantan Barat bantuan iuran JKN sampai dengan bulan Mei 2024 berjumlah 2.758.240 orang, bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni tahun 2024 sebanyak 80 unit,  program Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Bersih, bantuan sosial pangan 10.000 paket untuk 14 kab/kota, dan Gerakan Orang Tua Asuh Stunting (GOTA), terus digencarkan.

"Tentu dengan pelibatan partisipasi ASN, BUMN, BUMD, pihak swasta dan tokoh masyarakat serta Menghadirkan inovasi program Kakak Asuh Stunting (Kating), inisiasi dari Disporapar," tutur Harisson.

Kemudian, berdasarkan data yang disampaikan, inflasi secara month to month untuk bulan Mei 2024 mengalami penurunan menjadi 0,16 persen. 

Namun, secara year to year mengalami sedikit kenaikan menjadi 2,84 persen, menempatkan Kalimantan Barat pada posisi ke-17 terbawah secara nasional.

Komoditas seperti beras, daging ayam ras, dan sawi hijau menjadi pendorong inflasi, sementara ikan kembung dan telur ayam ras menjadi penahan laju inflasi. Upaya penanganan inflasi dilakukan melalui operasi pasar dan gerakan pangan murah.

Tak sampai disitu, di hadapan evaluator, Harisson menginformasikan terkait  penanganan tingkat pengangguran terbuka, dapat kami jelaskan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,05 persen menurun sebesar 0,06 persen dari tahun 2022. 

"Tertinggi di Kota Pontianak sebesar 8,92 persen dan terendah di Kabupaten Kapuas Hulu sebesar 2,19 persen," urainya.

Langkah konkret yang telah dilakukan salah satunya dengan meningkatkan kolaborasi dan  sinergitas pelaksanaan program pelatihan kerja berbasis kompetensi dengan pemerintah pusat dan Disnaker kab/kota se-Kalbar.

"Serta terus berupaya memberikan pelatihan dan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak industri dan perusahaan," ujarnya.

Berlanjut ke penanganan kemiskinan, dirinya menuturkan, jumlah penduduk yang mengalami kemiskinan ekstrem sebanyak 34.982 atau 0,99 persen, menurun sebanyak 38.360 jiwa atau 0,42 persen dari tahun 2022. Angka ini berada di bawah angka nasional sebesar 1,12 persen.

"Bentuk kegiatan prioritas juga terus kami lakukan demi penghapusan kemiskinan ekstrem, meliputi mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan penurunan jumlah kantong kemiskinan," jelasnya.

Pada bidang kesehatan, orang nomor satu di Kalbar ini menyampaikan bahwa jumlah dokter spesialis di RSUD dr. Soedarso tahun 2024 adalah sebanyak 93 orang, terdiri dari 68 orang dokter spesialis, 16 orang dokter sub spesialis/konsultan, dan  9 orang fellowship dan masih terdapat kekurangan sebanyak 26 orang dokter spesialis lainnya.

Upaya pemenuhan tenaga kesehatan kami penuhi melalui Program adaptan dokter spesialis bagi lulusan luar negeri (saat ini ada di RSUD Kubu Raya), Program pendayagunaan dokter spesialis

"Termasuk program beasiswa dokter spesialis dari kemenkes, Program beasiswa dokter spesialis dari APBD”, terangnya.

Selain itu dukungan Pemprov Kalbar adalah  melalui pemberian surat rekomendasi bagi dokter yang akan melanjutkan pendidikan spesialis. Adapun jumlah surat rekomendasi yang dibuat melalui Dinkes Prov. dari Th. 2021-2023 sebanyak 27 orang.

Selama tahun 2018-2023 putra daerah yang melanjutkan pendidikan dokter spesialis sebanyak 13 orang, untuk dokter yang sudah menyelesaikan pendidikan spesialis yang dilaporkan ke Dinkes Provinsi dari 2008 – 2023 sebanyak 63 orang dan Pengangkatan PPPK tenaga kesehatan untuk pemenuhan kebutuhan di fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemprov Kalbar berjumlah 100 orang.

Sementara itu, menanggapi beberapa hal yang telah disampaikan Pj Gubernur Kalbar, dalam arahannya Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemendagri Komjen Pol 
Tomsi Tohir mengungkapkan bahwa masih terdapat beberapa aspek yang perlu disempurnakan dan ini diperlukan kerjasama yang baik.

"Saya meminta kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk terus meningkatkan sinergi, kalau ini dilaksanakan dengan baik, maka akan menghasilkan suatu angka yang bagus," ucap Tomsi Tohir.

Ia menegaskan agar pelatihan ini tidak hanya dilakukan satu kali, hal ini bertujuan agar terjadinya perubahan yang signifikan dengan diadakannya kegiatan ini. 

Kepala dinas harus memahami pola Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, oleh sebab itu kepala dinas bertanggung jawab sebagai koordinator dan Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat.

"Jika dilihat ada kepala dinas Kabupaten yang tidak jalan, kepala dinas Provinsi lah yang mengingatkan, tidak harus Gubernur tapi kepala dinas lah yang harus saling mengingatkan masing-masing," jelasnya.

Berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, ia mnyampaikan bahwa Kepala Dinas Provinsi diminta untuk mengkoordinir dan mengundang untuk bertukar pengalaman dan berdiskusi bersama sama koordinator Kepala Dinas Sosial kemudian untuk dirumuskan bersama. 

Gubernur bertanggung jawab untuk satu provinsi yang bisa terbaca upaya-upaya Provinsi Kalimantan Barat. 

Dan yang harus dipahami semuanya, jika tidak dibantu Gubernur angka tidak akan turun secara signifikan. 

"Dan yang membuat turun signifikan itu adalah kebersamaan Kabupaten, bukan hanya Provinsi sendiri," pungkasnya. ***

Penulis : Dina Prihatini Wardoyo
Editor : Dina Prihatini Wardoyo