Warga Pesisir Geruduk DPRD Kubu Raya, BBM Langka hingga Listrik Padam Jadi Tuntutan

KUBU RAYA, insidepontianak.com - Kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) hingga pemadaman listrik berulang menjadi persoalan yang membebani masyarakat pesisir Kecamatan Batu Ampar, Kubu Raya.

Persoalan itu dibawa warga dalam aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kubu Raya, Senin (26/10/2026). 

Massa yang tergabung dalam Serikat Pemuda Desa bersama Aliansi Masyarakat Desa Kecamatan Batu Ampar mendesak pemerintah dan pihak terkait segera mengambil langkah nyata.

Ada lima persoalan yang mereka suarakan, di antaranya pemadaman listrik berulang, kelangkaan BBM, harga kopra yang murah, aktivitas galian C, serta tarif angkutan air yang dinilai memberatkan masyarakat.

Aksi sempat diwarnai kekecewaan karena Bupati Kubu Raya, Sujiwo, tidak hadir menemui massa pada awal demonstrasi. 

Pasalnya, warga menginginkan kehadiran pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan jawaban atas persoalan yang mereka hadapi.

Namun, suasana berubah setelah Sujiwo akhirnya datang menemui massa. Aksi kemudian berlanjut ke Ruang Rapat Kantor DPRD Kubu Raya untuk menyampaikan aspirasi secara langsung dan membahas tuntutan bersama pemerintah daerah serta anggota dewan.

Salah satu warga Desa Padang Tikar II, Dadang Kusuyo, mengapresiasi penerimaan pemerintah daerah dan DPRD terhadap aspirasi masyarakat pesisir.

Ia berharap, persoalan yang disampaikan tidak berhenti pada pertemuan, tetapi ditindaklanjuti dengan langkah konkret.

"Kami bersyukur hari ini pemerintah Kabupaten Kubu Raya, khususnya bupati dan anggota DPRD, menyambut kami," kata Dadang.

Bupati Batalkan Kenaikan Tarif Angkutan Air

Dalam pertemuan tersebut, Sujiwo menyatakan tarif angkutan air dari Rasau Jaya menuju Batu Ampar yang dinaikkan tanpa dasar keputusan resmi akan dibatalkan dan dikembalikan sesuai ketentuan yang berlaku, yakni Rp60 ribu/orang.

Namun, ia mengakui kenaikan tarif tersebut tak terlepas dari persoalan kelangkaan BBM yang dialami masyarakat pesisir.

"Setelah kita batalkan, Pertamina harus hadir. Saya minta supaya tidak ada masalah sosial," tegas Sujiwo.

Menurutnya, operator angkutan menghadapi kesulitan mendapatkan BBM. Kalaupun tersedia, harganya relatif mahal sehingga menambah beban operasional dan mendorong kenaikan tarif.

Meski demikian, Sujiwo menegaskan penetapan tarif tetap harus berlandaskan regulasi.

"Kita minta Pertamina segera turun ke lapangan untuk memastikan pasokan BBM di wilayah pesisir tetap tersedia dengan harga yang wajar," pintanya.

Persoalan kelangkaan BBM juga menjadi perhatian warga. Muhammad Ali Pratama, warga Desa Padang Tikar II, menduga ada permainan dalam distribusi BBM bersubsidi yang menyebabkan pasokan sulit diperoleh masyarakat.

Ia meminta, pemerintah kabupaten, kepolisian, hingga Polda Kalimantan Barat mengawal distribusi BBM dan menelusuri dugaan penyalahgunaan barcode di SPBU.

"Jangan sampai BBM yang seharusnya untuk masyarakat justru dibawa ke tempat lain," ujarnya.

Ali berharap, aparat penegak hukum menyelidiki dugaan tersebut agar distribusi BBM tepat sasaran dan masyarakat pesisir tidak terus mengalami kesulitan.

Pemadaman Listrik Diminta Segera Diatasi

Selain BBM, warga mengeluhkan pemadaman listrik yang terjadi berulang kali. Kondisi tersebut dinilai mengganggu aktivitas rumah tangga maupun usaha masyarakat.

Sujiwo mengatakan, persoalan listrik merupakan kewenangan PLN. Meski demikian, pemerintah daerah tetap akan menyampaikan aspirasi warga dan meminta perbaikan pelayanan.

Ia meminta, PLN melakukan evaluasi terhadap penyebab gangguan, termasuk kemungkinan perawatan atau penggantian mesin jika diperlukan.

Sujiwo juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi apabila pemadaman harus dilakukan untuk pemeliharaan jaringan. 

"Kalau akan melakukan perawatan, harus ada keterbukaan. Informasikan berapa lama listrik akan padam," ujar Sujiwo.

Menurutnya, pemadaman yang terjadi berulang dalam waktu singkat berpotensi merusak peralatan elektronik dan mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.

Ia menilai, warga berhak mendapatkan pelayanan listrik yang baik karena telah memenuhi kewajiban membayar tagihan tepat waktu.

DPRD Siapkan Audiensi dengan DPR RI

Menyikapi itu, Wakil Ketua DPRD Kubu Raya, Jainal Abidin mengatakan, pihaknya menerima aspirasi masyarakat pesisir dan akan mengawal penyelesaian persoalan sesuai kewenangan masing-masing instansi.

Terkait tarif angkutan air, ia menyebut Bupati telah menyampaikan keputusan untuk membatalkan kenaikan yang tidak sesuai ketentuan.

Sementara untuk kelangkaan BBM, DPRD bersama pemerintah daerah berencana menggelar rapat lanjutan guna membahas langkah penanganan.

"Kami akan rapat bersama pemerintah daerah untuk mengantisipasi persoalan sulitnya penyaluran BBM," ujarnya.

Jainal menambahkan, DPRD bersama pemerintah daerah dan perwakilan masyarakat juga berencana melakukan audiensi dengan DPR RI untuk menyampaikan persoalan regulasi distribusi BBM yang berkaitan dengan kewenangan BPH Migas.

Adapun tuntutan terkait aktivitas galian C, Sujiwo menyatakan pemerintah daerah akan mendukung aspirasi warga apabila hasil musyawarah desa menolak keberadaan perusahaan yang beroperasi di wilayah mereka.

Ia menjelaskan, izin perusahaan yang dimaksud diterbitkan pemerintah provinsi, bukan pemerintah kabupaten. 

Meski demikian, ia berjanji akan membantu mengomunikasikan persoalan tersebut dengan pemerintah provinsi dan instansi terkait.

"Kalau hasil musyawarah desanya menolak kehadiran PT ASJ, kita akan mendukung dan membahasnya dengan pemerintah provinsi," tegasnya.

Sujiwo memastikan aspirasi masyarakat akan ditindaklanjuti, termasuk persoalan yang berada di luar kewenangan pemerintah kabupaten.

Ia berharap koordinasi dengan Pertamina, PLN, pemerintah provinsi, dan instansi terkait dapat menghasilkan solusi agar masyarakat pesisir tidak terus menanggung dampak persoalan layanan dasar dan distribusi kebutuhan energi. (Greg)