Di Forum Kuliah Umum UiTM Malaysia, Dosen UNISMA Bedah Tata Kelola Dana Publik

MALANG, insidepontianak.com — Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Islam Malang, Dr Ratna Tri Hardaningtyas, membedah tata kelola investasi publik di Universiti Teknologi MARA (UiTM) Kampus Seremban, Malaysia, Rabu (28/10/2026).

Forum Cross-Cultural Academic Exchange itu diikuti 250 peserta. Rana secara ekplisit menyoroti urgensi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana masyarakat.

Ia pun mengingatkan bahwa sejatinya society adalah pemodal utama negara lewat berbagai instrumen keuangan.

“Banyak dari kita sudah menjadi investor tanpa menyadarinya. Pertanyaannya, siapa yang memutuskan ke mana uang itu dipakai, dan bagaimana rakyat mengawasinya?” ujar Ratna memantik diskusi kuliah umum yang bertajuk: Investing for the Public Good itu.

Ratna membandingkan pengelolaan kekayaan negara antara Indonesia dan Malaysia. Indonesia mengandalkan Danantara yang diluncurkan Februari 2025.

Sementara Malaysia memiliki Khazanah Nasional sejak 1993. Keduanya, kata dia, wajib berpijak pada prinsip Santiago: mandat jelas, independen, transparan, serta akuntabel.

“Dana negara yang besar membutuhkan pengawasan yang sama besarnya. Audit independen dan laporan terbuka adalah cara menjaga kepercayaan publik,” tegasnya.

Ratna juga memaparkan tingginya antusiasme masyarakat Indonesia pada sukuk ritel, di mana 93.548 investor memborong seri SR025 pada September 2026.

Dominasi Gen Z dan milenial juga melonjak hingga 56,9 persen. Sementara di sisi institusi, Malaysia dinilai unggul lewat dividen KWSP (EPF) yang menyentuh 6,15 persen pada 2025.

“Indonesia memperluas partisipasi warga, Malaysia memperdalam kekuatan institusi. Keduanya bisa saling belajar,” tuturnya.

Namun, di balik tren positif itu, ancaman investasi ilegal masih mengintai. Kerugian di Indonesia menembus Rp142,1 triliun (2017–2025), sedangkan di Malaysia mencapai RM1,37 miliar.

Rendahnya literasi keuangan syariah di Indonesia yang penggunaannya baru 13,41 persen menjadikan edukasi sebagai benteng utama.

“Literasi adalah garis pertahanan pertama. Sebelum berinvestasi, pastikan legal dan logis,” pesan Ratna.

Rangkaian program yang berlangsung 26–30 Oktober 2026 itu pun diharapkan menjadi pintu pembuka riset bersama serta perumusan kebijakan lintas negara yang berorientasi pada kemaslahatan publik. ***