Pengurus Tani Merdeka Kalbar Dilantik, Siap Kawal Visi Presiden Wujudkan Swasembada Pangan

PONTIANAK, insidepontianak.com - Dewan Pimpinan Wilayah Tani Merdeka Indonesia Kalimantan Barat (DPW TMI Kalbar) resmi dilantik, Sabtu (11/1/2025). 

Kepengurusan TMI Kalbar itu, terdiri dari 14 kabupaten dan kota. Organisasi ini akan fokus mengawal program Presiden Prabowo Subianto mewujudkan swasembada pangan. 

Ketua DPW TMI Kalbar, Moch Saupi bersyukur TMI Kalbar telah terbentuk. Ia memastikan, organisasi ini akan melakukan pemberdayaan terhadap petani. 

Tujuannya, agar mengingkatkan hasil pertanian sehingga kesejahteraan petani meningkat. Selain itu, mereka juga akan mengawal program pemerintah mewujudkan swasembada pangan. 

"Dalam waktu dekat, kita akan melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pengurus kabupaten kecamatan untuk mendukung program pemerintah mewujudkan swasembada pangan," kata Moch Saupi. 

Sementara, Ketua Dewan Pembina TMI Kalbar, Daud Yordan berharap, hadirnya TMI dapat menjadi wadah bagi petani di Kalbar memperoleh kesejahteraan.

"Melalui wadah Tani Merdeka, kami akan bergerak dengan program-program yang akan kami jalankan, kita bersinergi dengan Pemerintah dan stake holder terkait," ungkapnya. 

Ketua Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir mengatakan, Kalbar menjadi Provinsi ke-18 yang sudah terbentuk pengurus Tani Merdeka Indonesia. Kehadiran TMI diharapkan punya peran besar memajukan sektor pertanian. 

"Apalagi, potensi pertanian Kalbar ini sangat potensial, "kata Don Muzakir. 

Ia berharap dengan terbentuknya TMI di daerah, dapat mempercepat swasembada pangan. Mereka nantinya akan fokus memberdayakan kelompok tani di daerah, agar mereka bisa diberdayakan, lalu juga bisa mengakses program dari pemerintah. 

"Kita akan merangkul dan bina kelompok tani," katanya. 

Di samping itu, TMI juga, akan mengawal program pertanian Prabowo Subianto. Tujuannya, agar program tersebut benar-benar sampai ke petani, dengan begitu, swasembada pangan dapat wujudkan. 

"Tugas kita mengawal agar program pak Prabowo sampai ke masyarakat. Kita juga akan mengawasi bantuan dari pemerintah agar jangan sampai ada yang diperjual belikan," pungkasnya.***