Mansyur Soroti Kemiskinan Pontianak 3,8 Persen, Dorong Perluasan Lapangan Kerja

PONTIANAK, insidepontianak.com – Angka kemiskinan Kota Pontianak yang masih berada di kisaran 3,8 persen menjadi perhatian Anggota Komisi IV DPRD Kota Pontianak, Mansyur. 

Ketua Fraksi Partai Golkar itu mendorong pemerintah kota tidak hanya mengejar target penurunan kemiskinan menjadi 3,6 persen pada 2027, tetapi juga memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Menurut Mansyur, penurunan angka kemiskinan tidak bisa dilakukan secara instan. Dibutuhkan langkah berkelanjutan yang menyentuh akar persoalan, terutama keterbatasan lapangan kerja dan penghasilan masyarakat yang belum memadai.

Ia menilai, pengangguran dan kemiskinan merupakan dua persoalan yang saling berkaitan. Ketika masyarakat kesulitan mendapatkan pekerjaan, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan keluarga juga ikut terhambat.

Karena itu, pemerintah kota perlu memastikan kebijakan pembangunan tidak berhenti pada pencapaian angka statistik, melainkan memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat.

“Step by step, angka pengangguran dan angka kemiskinan ini kita turunkan,” kata Mansyur.

Perlu Kolaborasi 

Mansyur menilai, upaya menekan kemiskinan perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk kalangan akademisi dan dunia usaha.

Kolaborasi tersebut diperlukan untuk memetakan persoalan ketenagakerjaan, mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja perusahaan, serta menyesuaikannya dengan kompetensi para pencari kerja.

Dengan begitu, program pelatihan dan peningkatan keterampilan yang dijalankan pemerintah dapat lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Masyarakat tidak hanya mendapatkan pelatihan, tetapi juga memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan.

Selain membuka kesempatan kerja, Mansyur turut menekankan pentingnya memastikan ketentuan pengupahan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sebab, tersedianya pekerjaan belum tentu cukup untuk meningkatkan kesejahteraan apabila penghasilan yang diterima tidak memadai.

Menurutnya, pemerintah harus memastikan kebijakan ketenagakerjaan berjalan seiring dengan upaya perlindungan kesejahteraan pekerja. 

Disisi lain, Mansyur berharap, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran menjadi bagian penting dalam evaluasi pembangunan Kota Pontianak ke depan.

Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari tingginya indikator pembangunan manusia atau capaian statistik lainnya.

Lebih dari itu, pembangunan harus tercermin dari meningkatnya kesejahteraan warga, terbukanya kesempatan kerja, dan semakin berkurangnya jumlah penduduk miskin.

Menurutnya, target penurunan kemiskinan dari 3,8 persen menjadi 3,6 persen pada 2027 perlu diikuti program yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah kota diharapkan mampu memastikan pertumbuhan dan kemajuan Pontianak tidak hanya terlihat dalam angka pembangunan, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama mereka yang masih berjuang memenuhi kebutuhan hidup.***