BPBD Sanggau Usulkan Drone hingga Mobil Taktis dari Banpres Karhutla Rp10 Miliar

SANGGAU, insidepontianak.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sanggau mengusulkan sejumlah pengadaan sarana dan prasarana (sarpras) untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). 

Usulan tersebut akan dibiayai melalui Bantuan Presiden (Banpres) Penanganan Karhutla 2026 dengan total anggaran Rp10 miliar. Banpres itu juga dialokasikan untuk Dinas Kesehatan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melalui unit Pemadam Kebakaran (Damkar).

Kepala Pelaksana BPBD Sanggau, Didit Richardi, mengatakan pembagian anggaran untuk ketiga organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut masih akan dibahas lebih lanjut. 

“Pembagiannya berdasarkan dari tiga usulan OPD tersebut. Nanti akan dirapatkan yang dipimpin Sekda, baru ditentukan pembagiannya,” kata Didit Richardi, Selasa (27/10/2026).

Salah satu kebutuhan mendesak BPBD Sanggau adalah pengadaan satu unit drone untuk memantau titik api sekaligus memetakan luasan hutan dan lahan yang terbakar. Saat ini, BPBD Sanggau belum memiliki drone untuk mendukung pemantauan udara.

Selain itu, BPBD mengusulkan satu unit mobil taktis pemadam kebakaran yang dilengkapi tangki air, selang, dan pompa. Kendaraan ini dinilai dapat mempercepat mobilisasi personel dan peralatan saat melakukan pemadaman.

Selama ini, BPBD Sanggau hanya mengandalkan dua mobil pikap. Satu kendaraan digunakan untuk mengangkut selang dan pompa, sedangkan satu lainnya membawa tandon air. Kondisi tersebut membuat personel harus bekerja ekstra menyiapkan peralatan sebelum menuju lokasi kebakaran.

“Masyarakat tidak tahu kalau BPBD minim sarpras. Bayangkan dengan keadaan seperti itu kita masih bisa memadamkan api. Jadi lebih baik satu kendaraan itu, ada tangki, selang, pompa. Kita bisa langsung berangkat. Selama ini tenaga kita banyak terbuang untuk mengangkut itu,” ungkapnya.

BPBD Sanggau juga mengusulkan pengadaan satu unit ambulans yang dilengkapi tabung oksigen untuk mendukung pelayanan kegawatdaruratan di posko karhutla.

Menurut Didit, ambulans milik Dinkes maupun RSUD lebih banyak disiagakan untuk pelayanan medis umum sehingga tidak dapat selalu berada di posko BPBD.

Guna menunjang pemantauan di lapangan, BPBD turut mengusulkan enam unit sepeda motor trail agar personel mudah menjangkau lokasi titik panas (hotspot), terutama di wilayah yang sulit diakses kendaraan roda empat.

Usulan lainnya mencakup satu unit mobil tangki air untuk membantu penyaluran air bersih ke wilayah yang mengalami kekeringan. Keterbatasan sarana pengangkut air selama ini menjadi kendala utama BPBD dalam merespons krisis air bersih warga.

Tak hanya itu, BPBD Sanggau mengusulkan satu unit alat pengukur kualitas udara yang dilengkapi layar informasi (display). Perangkat tersebut rencananya ditempatkan di posko Tim Reaksi Cepat (TRC) dengan layar menghadap ke jalan raya.

“Jadi masyarakat bisa langsung melihat kualitas udara. Selama ini orang bertanya ke BPBD soal kualitas udara, kami tak bisa jawab. Nanti akan ditempatkan di TRC, display menghadap ke jalan,” pungkas Didit.

Seluruh usulan tersebut kini masih menunggu pembahasan dan penetapan alokasi anggaran bersama OPD terkait. BPBD Sanggau berharap penguatan sarpras ini dapat meningkatkan kesiapsiagaan serta efektivitas penanganan karhutla di Kabupaten Sanggau.***