Waspada Banjir, Pemprov Kalbar Siapkan Stok Cadangan Pangan untuk Warga Terdampak

MEMPAWAH, insidepontianak.com - Banjir merupakan salah satu masalah yang terjadi di Kalimantan Barat saat musim penghujan.

Oleh karenanya, Pemprov Kalbar sudah menyiapkan stok cadangan pangan pemerintah untuk kemudian disalurkan ke daerah-daerah bencana banjir.

Pembongkaran Beras Bulog Impor dari Vietnam dan Thailand ditinjau langsung Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson.

Kunjungan ke Pelabuhan Internasional Kijing ini dalam rangka memastikan kebutuhan beras di Kalimantan Barat (Kalbar) cukup.

Karena El Nino, masa panen Kalbar menjadi mundur dan baru panen lagi sekitar bulan April tahun depan.

Seperti dilihat, terus masuk beras-beras dari Vietnam atau Thailand ke Kalimantan Barat.

"Jadi, masyarakat jangan khawatir. Kita pastikan kebutuhan beras di Kalimantan Barat ini cukup," tegas orang nomor satu di Kalimantan Barat.

Untuk memenuhi kebutuhan daerah, Pemprov Kalbar mendapat pasokan beras Bulog yang diangkut menggunakan kapal dari Vietnam dan Thailand.

"Sejak bulan April sampai sekarang ini, sudah ada 9 Kapal yang membawa stok beras. Sekitar 4.000-6.000 Ton per kapal. Dan hari ini ada 3.900 Ton," jelas Harisson.

Terkait perlunya pengendalian harga beras di pasar saat ini, Pj Gubernur Kalbar berharap Bulog bisa memperbanyak rumah pangan atau toko pangan yang mensuplai Beras SPHP untuk selanjutnya dijual ke masyarakat.

"Kalau Beras SPHP ini membanjiri pasar sesuai dengan instruksi Presiden, maka akan mempengaruhi harga pasar dan akan menurunkan harga beras di pasaran. Sehingga, masyarakat tidak terbebani dengan harga beras," terangnya.

Disampaikannya, saat ini HET beras di harga Rp 11.500 dan Pemprov Kalbar sedang meminta aturan dari pemerintah pusat terkait sanksi harga beras yang dijual di atas HET, kecuali kompensasi dari transportasi.

Di kesempatan yang sama, Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kalimantan Barat, Dedi Aprilyadi, menyampaikan laporan terkait stok beras yang sudah didapatkan dari pemasok di Vietnam dan Thailand ke Kalimantan Barat.

"Beras yang datang ini sudah kapal ke-9. Jadi, total penerimaan Kalimantan Barat sebanyak 37.500 Ton beras. InsyaAllah, akan kami datangkan lagi dari Vietnam kurang lebih 5.500 Ton beras," ungkapnya.

Kemudian, ia juga mengatakan, Rumah Pangan Kita (RPK) yang menjual beras diatas dari harga HET akan diberikan sanksi.

"Kalau melalui RPK yang menjual SPHP lebih dari HET yang ditentukan oleh pemerintah, sekarang Rp 11.500, kita kasih sanksi. Kita tidak akan drop lagi. Mereka Pre-Order (PO), tidak akan kita layani. Ini masih bersifat sementara, sebelum ada sanksi dari pemerintah," tegas Dedi.

Turut mendampingi Kunjungan Kerja tersebut Kepala Perangkat Daerah terkait lingkup Pemerintah Prov Kalbar, Dirut BPD Kalbar, Kepala Bulog Kalimantan Barat, GM Pelindo, dan Manager Wilayah Terminal Kijing. ***