Perkuat Inklusivitas Pekebun, Dirjen Kementan Gelar Workshop

JAKARTA, insidepontianak.com – Mendapat dukungan penuh dari lembaga mitra pembangunan seperti Rainforest Alliance dan CIFOR-ICRAF.

Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI menggelar workshop nasional di Hotel Aston Priority Simatupang & Conference Center Jakarta.

Workshop kali ini mengusung tema Penguatan Inklusivitas Para Pekebun dalam Tata Kelola Rantai Nilai Kelapa Sawit Berkelanjutan.

Workshop  ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah, tim pelaksana kelapa sawit berkelanjutan, perwakilan perusahaan, dan CSO mitra pembangunan.

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil (PPH) Perkebunan Kementan RI Prayudi Syamsuri mengatakan upaya memperkuat inklusivitas para pekebun dalam tata kelola rantai nilai kelapa sawit berkelanjutan perlu terus dilakukan.

Menurut Prayudi, permasalahan mendasar yang dihadapi para pekebun adalah pemenuhan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), termasuk pengembangan strategi bagi para pekebun kelapa sawit yang belum dapat memenuhi mandat sertifikasi ISPO.

“Kita sedang berusaha memacu ke arah sana, mengembangkan strategi untuk para pekebun. Namun satu hal penting, sebaiknya kita fokus pada STDB dulu. Salah satu hambatan ISPO adalah pendataan pekebunnya. Jadi geber dulu di STDB-nya. Kita akan sederhanakan instrumennya agar memudahkan semua pihak dalam konteks implementasi di tapak,” kata Prayudi saat membuka workshop.

Dia menjelaskan bahwa Inpres No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 (RAN-KSB) merupakan peta jalan perbaikan yang terdiri dari berbagai komponen menuju tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

“RAN-KSB ini merupakan upaya strategis yang telah diambil oleh pemerintah untuk memperbaiki dan memperkuat rantai nilai kelapa sawit. Kita juga sudah siapkan satu program Gerakan Percepatan STDB,” kata Prayudi.

Strategi dari Gercep penerbitan STDB ini, sambung Prayudi, adalah membangun sinergi dengan para pihak termasuk CSO mitra pembangunan, penyederhanaan form STDB, penyederhanaan verifikasi, dan sistem aplikasi pemetaan.

Palm Oil Team Manager Rainforest Alliance Indonesia Tri Padukan Purba mengatakan, kendati upaya untuk meningkatkan peran serta pekebun kelapa sawit termasuk upaya peningkatan perekonomian Indonesia melalui keberadaan sawit rakyat ini terus dilakukan, akan tetapi berbagai permasalahan di dalam rantai nilai kelapa sawit masih sering terjadi.

Sejatinya, kata Tri Padukan, sertifikasi ISPO yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden No 44 Tahun 2020 diharapkan dapat meningkatkan keberterimaan serta daya saing produk kelapa sawit Indonesia termasuk penurunan emisi gas rumah kaca.

Selain itu, keberadaan sertifikasi ISPO juga diharapkan dapat meningkatkan peran dan posisi tawar bagi pekebun dalam rantai nilai kelapa sawit itu sendiri. Dengan demikian, melalui penerapan sertifikasi ISPO, para pekebun dapat menunjukkan bahwa pengelolaan kelapa sawit telah dilakukan secara berkelanjutan.

“Kendati kewajiban sertifikasi telah diundangkan sejak Maret 2020 dan akan menjadi wajib pada tahun 2025, namun realisasinya masih berjalan lambat dan cenderung memberatkan. Para pekebun sawit, khususnya pekebun swadaya masih menjadi aktor terlemah dalam rantai nilai kelapa sawit,” urai Tri Padukan.

Hal ini dapat dilihat dengan masih terhambatnya upaya pemenuhan legalitas dan usaha, permasalahan terhadap keberadaan sawit dalam kawasan hutan, keterbatasan akses pembiayaan, kurangnya insentif yang diberikan, harga jual TBS yang relatif rendah, ketersediaan Saprodi, saluran distribusi TBS, hingga ancaman EU Deforestation-Free Regulation (EUDR).

Menjelang akan berakhirnya RAN-KSB pada 2024 dan mulai diwajibkannya sertifikasi ISPO bagi para pekebun pada tahun 2025, kata Tri Padukan, sangat penting merumuskan solusi bersama secara terkofus di dalam agenda-agenda aksi kelapa sawit berkelanjutan berikutnya termasuk pemenuhan sertifikasi.

Pengembangan rencana aksi khususnya bagi para pekebun tidak hanya berfokus dalam upaya pencapaian sertifikasi ISPO saja, melainkan turut menawarkan solusi bagi pekebun yang belum sepenuhnya atau tidak dapat memenuhi mandat sertifikasi.

“Kita ingin mengidentifikasi permasalahan dan tantangan oleh pekebun sawit swadaya di dalam rantai nilai kelapa sawit, termasuk pemenuhan sertifikasi ISPO,” kata Tri Padukan.

Selain itu, kata Tri Padukan, kegiatan ini juga ingin merumuskan strategi bersama di dalam pengembangan rencana aksi berikutnya dalam pemenuhan sertifikasi ISPO bagi pekebun, termasuk para pekebun yang belum sepenuhnya dapat memenuhi mandat sertifikasi ISPO.

Hal ini penting agar para pekebun yang belum atau tidak dapat memenuhi sertifikasi ISPO tetap dapat menjamin kelestarian lingkungan, meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan kebun kelapa sawit, meningkatkan ekonomi, termasuk pemenuhan regulasi menuju terwujudnya pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan. ***