Paritrana Award Bagian dari Kepedulian Perlindungan Ketenagakerjaan di Kalbar

PONTIANAK, insidepontianak.com - Paritrana Award merupakan apresiasi pemerintah kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Pelaku Usaha.

Apresiasi diberikan karena telah mendukung implementasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) untuk mewujudkan Universal Coverage Jamsostek.

Sejak diselenggarakan pertama kali pada tahun 2017, Paritrana Award tahun 2023 memasuki tahun ke tujuh dengan periode penilaian dari bulan Januari – Desember 2023.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Mohammad Bari memimpin penilaian pada wawancara kandidat Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Paritrana Award Tahun 2023 tingkat Provinsi Kalimantan Barat, di Hotel Mercure Pontianak, Sabtu (24/2/2024).

Pihaknya melakukan penilaian beberapa kabupaten sebagai kandidat Paritrana Award 2023 sebagai bentuk keseriusan dari Pemerintah Kabupaten atas jaminan ketenagakerjaan.

"Kita berharap dengan diadakannya Paritrana Award ini semakin meningkatkan coverage dari Pemda terhadap tenaga kerja di daerahnya masing-masing. Adapun Kabupaten yang mengikuti yaitu Kabupaten Kubu Raya, Sintang, Mempawah, Ketapang, Landak, Kayong Utara, Sanggau,” ujarnya.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh 9 Dewan Juri, yang diketuai oleh Pj Sekda Provinsi Kalbar. 

Dewan juri yang hadir antara lain Kepala Kantor Cabang BPJS Pontianak Ryan Gustaviana, Kadisnakertrans Provinsi Kalbar Hermanus, Apindo Kalbar Tedjo Purwanto , KSBSI wilayah Kalbar Suherman, Kaban Kesbangpol Provinsi Kalbar Manto, Dosen Polnep Dedi Herdiansyah, Dosen Untan Jumhur, Mediator Hubungan Industrial Ahli Madya Disnakertrans Provinsi Kalbar Magdalena Prasetya Rini.

Ryan Gustaviana Kepala Kantor Cabang Kalimantan Barat mengungkapkan Paritrana Award merupakan ajang atas inisiatif penganugerahan berasal dari Kementerian Dalam Negeri, Kemenko PMK, Kementerian Tenaga Kerja, dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Tentunya dengan seleksi dilakukan secara provinsi dan nasional," terangnya.

Paritrana Award bertujuan untuk meningkatkan partisipasi seluruh Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha, Panitia Tingkat Pusat menetapkan beberapa ketentuan meliputi mekanisme pelaksanaan, susunan Panitia Tingkat Provinsi, kategori penghargaan, dan indikator penilaian. ***