Kalbar Raih Predikat Tim Pengendalian Inflasi Daerah Berkinerja Terbaik 2026

JAKARTA, insidepontianak.com - Provinsi Kalimantan Barat berhasil meraih predikat 
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Berkinerja Terbaik 2026 Wilayah Kalimantan. 

Predikat tersebut diberikan saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2026.

Kalimantan Barat berhasil membawa pulang lima apresiasi nasional pada bidang pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Doni Septadijaya menjelaskan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat secara konsisten menjalankan peran strategis dalam memperkuat koordinasi, memberikan asesmen dan rekomendasi kebijakan, mendorong pengembangan inovasi, serta memfasilitasi peningkatan kapasitas TPID dan TP2DD. 

Dalam pengendalian inflasi, KPwBI Provinsi Kalimantan Barat terus mendorong penguatan koordinasi dan program yang mendukung ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, produktivitas pangan, serta respons kebijakan yang lebih cepat dan tepat.

“Antara lain dilakukan melalui pengembangan dan penguatan program inovasi TPID serta pendampingan kepada pemerintah daerah,” kata Doni Septadijaya.

Upaya tersebut terus dilanjutkan untuk mempersiapkan kinerja TPID pada periode berikutnya, melalui penyelenggaraan Capacity Building dan Safari TPID dalam rangka pendampingan dan melakukan pemetaan dalam penyusunan program inovasi TPID tahun 2026.

Sementara pada bidang percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, meraih predikat TP2DD Provinsi Terbaik III 2026 Wilayah Kalimantan. 

Capaian tersebut mencerminkan konsistensi sinergi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama seluruh anggota TPID dan TP2DD dalam memperkuat koordinasi, kebijakan, inovasi, serta implementasi program yang mendukung stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sepanjang 2025, TPID Provinsi Kalimantan Barat memperkuat koordinasi melalui rapat/High Level Meeting (HLM), kegiatan capacity building, serta menerbitkan 27 surat keputusan dalam rangka mendukung pengendalian inflasi daerah. 

“Berbagai langkah tersebut turut mendukung terjaganya inflasi Kalimantan Barat dalam rentang sasaran 2,5±1 persen, dengan realisasi inflasi tahun 2025 sebesar 1,85 persen (yoy),” tuturnya.

Di sisi P2DD, Provinsi Kalimantan Barat memastikan kesiapan kelembagaan, penguatan ekosistem digital, komitmen pemerintah daerah, inovasi layanan, serta dampak elektronifikasi transaksi terhadap penerimaan daerah dan realisasi APBD. (*)