FKKU Audiensi dengan Sekda Kayong Utara, Soroti Transparansi dan Keberpihakan pada Kontraktor Lokal

KAYONG UTARA, insidepontianak.com – Forum Kontraktor Kayong Utara (FKKU) menggelar audiensi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kayong Utara, Erwin Sudrajat, untuk membahas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah, khususnya terkait transparansi, kepastian hukum, serta keberpihakan terhadap pengusaha lokal.

Dalam audiensi tersebut, FKKU menyampaikan sejumlah aspirasi dan tuntutan agar proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kayong Utara berjalan secara adil, terbuka, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketua FKKU, Abdurahman, menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah harus memenuhi tiga prinsip utama, yakni kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Menurutnya, seluruh perusahaan yang mengikuti proses pengadaan harus mendapatkan kesempatan yang sama sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

FKKU juga meminta agar pekerjaan pemerintah tidak diberikan kepada perusahaan yang masih memiliki kewajiban pajak maupun persoalan temuan yang belum diselesaikan sesuai ketentuan.

Selain itu, FKKU mendorong pemerintah daerah agar memberikan ruang lebih besar kepada pengusaha lokal untuk terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan di Kabupaten Kayong Utara.

Abdurahman juga menekankan pentingnya menghilangkan praktik paket pekerjaan titipan dari pihak mana pun. Menurutnya, seluruh proses pengadaan harus berjalan secara profesional tanpa intervensi yang dapat mencederai prinsip persaingan sehat.

"Memberikan kesempatan kepada semua perusahaan secara adil, sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ungkap Abdurahman, Selasa (10/11/2026).

Menanggapi aspirasi tersebut, Sekda Kayong Utara, Erwin Sudrajat, menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menjalankan seluruh proses pengadaan barang dan jasa berdasarkan regulasi yang berlaku.

Erwin menjelaskan, ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah telah mengalami sejumlah perubahan. Karena itu, pemerintah daerah harus menyesuaikan pelaksanaan pengadaan dengan regulasi terbaru, yakni Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026.

Ia menilai, regulasi tersebut membawa sejumlah ketentuan positif, terutama dalam memberikan peluang dan keberpihakan kepada penyedia barang dan jasa lokal.

Salah satunya, paket pekerjaan dengan nilai sampai Rp2 miliar yang diprioritaskan bagi penyedia dari perusahaan lokal kabupaten sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami melihat sebenarnya dengan peraturan yang baru ini ada hal-hal yang sangat positif, sangat membantu dan memihak kepada penyedia lokal. Antara lain, paket sampai Rp2 miliar itu memang diwajibkan penyedianya perusahaan lokal kabupaten," ujar Erwin.

Selain keberpihakan kepada pengusaha lokal, Erwin juga menyoroti larangan praktik pinjam bendera perusahaan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Menurutnya, ketentuan tersebut memberikan kepastian sekaligus perlindungan bagi pemerintah daerah agar pelaksanaan pekerjaan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Ia menyebutkan, praktik pinjam bendera sebenarnya telah dilarang sebelumnya. Namun, melalui regulasi terbaru, ketentuan tersebut semakin dipertegas sehingga lebih memberikan kepastian bagi pemerintah dalam menjalankan proses pengadaan.

"Kalau pinjam bendera perusahaan, dari sisi pemerintah sebenarnya lebih aman dengan adanya aturan ini. Sebelumnya juga sudah dilarang, tetapi sekarang LKPP lebih tegas," jelasnya.

Erwin memastikan, Pemkab Kayong Utara akan berpegang pada ketentuan yang berlaku dalam setiap tahapan pengadaan barang dan jasa. Ia menilai, aturan yang lebih tegas justru memudahkan pemerintah daerah dalam bekerja sekaligus memberikan kepastian kepada seluruh penyedia.

Melalui audiensi tersebut, FKKU berharap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Kayong Utara semakin transparan, kompetitif, dan tidak diskriminatif. Dengan demikian, pengusaha lokal dapat memperoleh kesempatan yang proporsional untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah tanpa mengabaikan kualitas pekerjaan dan kepatuhan terhadap regulasi. (*)