Mundur Dari Wakil Presiden RI, Berikut Perjalanan Gibran Rakabuming Raka Dari Pengusaha Kuliner, Wali Kota Solo hingga Tembus Istana

PONTIANAK, insidepontianak.com – Perjalanan Gibran Rakabuming Raka di dunia politik mengalami perubahan besar dalam waktu relatif singkat. Berawal dari seorang pengusaha kuliner di Solo, putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ini kemudian terjun ke politik, menjadi Wali Kota Solo, hingga menduduki kursi Wakil Presiden Republik Indonesia.

Namun, perjalanan politik Gibran tidak selalu berjalan mulus. Berbagai kontroversi turut mengiringi langkahnya, mulai dari pencalonan sebagai kepala daerah, polemik batas usia calon wakil presiden, hingga persoalan dokumen pendidikan yang kembali menjadi perhatian publik pada 2026.

Bahkan, pada 10 November 2026, Gibran dikabarkan menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.

Bagaimana perjalanan Gibran hingga sampai pada titik tersebut?

Mengawali Karier dari Dunia Bisnis

Gibran Rakabuming Raka lahir di Surakarta, Jawa Tengah, pada 1 Oktober 1987. Ia merupakan anak pertama dari tiga bersaudara pasangan Joko Widodo dan Iriana.

Masa kecil Gibran dihabiskan di Solo. Namun, pendidikan menengah hingga perguruan tingginya banyak ditempuh di luar negeri.

Ia pernah bersekolah di Orchid Park Secondary School, Singapura, kemudian melanjutkan pendidikan melalui program Insearch di University of Technology Sydney, Australia.

Setelah itu, Gibran kembali ke Singapura untuk melanjutkan pendidikan di Management Development Institute of Singapore (MDIS). Pada 2010, ia memperoleh gelar Bachelor of Science bidang Marketing dari University of Bradford, Inggris, melalui program kerja sama dengan MDIS.

Sepulangnya ke Indonesia, Gibran tidak langsung mengikuti jejak ayahnya di dunia politik. Ia justru memilih membangun bisnis sendiri.

Pada Desember 2010, Gibran mendirikan Chilli Pari, sebuah usaha jasa boga atau katering yang berbasis di Solo.

Usaha tersebut menjadi awal perjalanan Gibran sebagai pengusaha. Ia mengembangkan layanan katering untuk berbagai kebutuhan acara, termasuk pernikahan.

Pada 2015, Gibran kembali mengembangkan bisnis melalui Markobar atau Martabak Kota Barat. Usaha martabak dengan beragam pilihan rasa dan topping itu kemudian berkembang ke sejumlah kota di Indonesia.

Tak hanya itu, Gibran juga terlibat dalam sejumlah bisnis lainnya, seperti Goola yang mengembangkan minuman tradisional dengan konsep modern, Mangkokku bersama Kaesang Pangarep dan sejumlah rekannya, serta beberapa usaha kuliner dan rintisan lainnya.

Sebelum terjun ke politik, Gibran lebih dikenal sebagai pengusaha muda yang mengembangkan bisnis kuliner.

Mulai Melirik Dunia Politik

Perjalanan Gibran memasuki dunia politik mulai terlihat pada 2019. Namanya mulai diperbincangkan sebagai salah satu kandidat potensial dalam Pemilihan Wali Kota Solo 2020.

Keputusan Gibran terjun ke politik cukup menarik perhatian karena sebelumnya ia lebih banyak berkecimpung di dunia bisnis.

Pada September 2019, Gibran menemui Ketua DPC PDI Perjuangan Solo saat itu, FX Hadi Rudyatmo. Ia kemudian mendaftarkan diri sebagai kader PDI Perjuangan dan menyampaikan keseriusannya untuk maju dalam Pilkada Solo.

Langkah tersebut juga memunculkan dinamika di internal partai. Sebab, sebelumnya PDI Perjuangan telah memiliki kandidat yang dipersiapkan untuk maju, yakni Achmad Purnomo.

Namun, pada Juli 2020, PDI Perjuangan akhirnya memberikan rekomendasi kepada Gibran untuk maju sebagai calon Wali Kota Solo berpasangan dengan Teguh Prakosa.

Menang Telak di Pilkada Solo

Gibran-Teguh kemudian mengikuti Pilkada Solo yang berlangsung pada 9 Desember 2020.

Keduanya menghadapi pasangan calon independen Bagyo Wahyono dan FX Supardjo.

Hasil pemungutan suara menunjukkan kemenangan besar bagi Gibran-Teguh. Mereka memperoleh 225.451 suara atau sekitar 86,53 persen suara sah.

Kemenangan tersebut menjadi pintu masuk Gibran ke pemerintahan daerah.

Resmi Menjadi Wali Kota Solo

Pada 26 Februari 2021, Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai Wali Kota Surakarta bersama Teguh Prakosa sebagai wakil wali kota.

Saat dilantik, Gibran baru berusia 33 tahun. Ia menjadi salah satu kepala daerah termuda di Indonesia.

Selama menjabat, Gibran terlibat dalam berbagai agenda pembangunan Kota Solo, mulai dari penataan kawasan, pengembangan infrastruktur, promosi pariwisata hingga penguatan ekonomi daerah.

Namanya semakin sering muncul dalam pemberitaan nasional. Gibran juga dikenal aktif turun ke lapangan dan berinteraksi dengan masyarakat.

Namun, kepemimpinannya tidak lepas dari kritik dan perdebatan. Isu politik dinasti menjadi salah satu persoalan yang terus mengiringi perjalanan politiknya, terutama karena ia merupakan putra Presiden Jokowi.

Meski demikian, karier politik Gibran terus berkembang hingga akhirnya namanya masuk dalam bursa calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Jadi Cawapres Prabowo

Babak baru perjalanan politik Gibran dimulai menjelang Pemilihan Presiden 2024.

Pada 22 Oktober 2023, Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan Gibran sebagai calon wakil presiden yang akan mendampinginya.

Keputusan tersebut langsung menjadi perhatian nasional.

Saat itu, Gibran masih berusia 36 tahun. Sementara itu, Undang-Undang Pemilu menetapkan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun.

Situasi berubah setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada 16 Oktober 2023.

Putusan tersebut memberikan pengecualian batas usia bagi seseorang yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah.

Namun, putusan tersebut memicu kontroversi karena Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Anwar Usman, merupakan paman Gibran.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat terkait konflik kepentingan dan memberhentikannya dari jabatan Ketua MK.

Polemik tersebut membuat pencalonan Gibran menjadi salah satu isu paling banyak diperbincangkan menjelang Pilpres 2024.

Menang Pilpres Bersama Prabowo

Pada Pemilihan Presiden 14 Februari 2024, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berhasil memenangkan kontestasi politik nasional.

Berdasarkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), pasangan tersebut memperoleh 96.214.691 suara atau sekitar 58,59 persen suara sah nasional.

Kemenangan itu mengantarkan Gibran menuju jabatan tertinggi kedua dalam pemerintahan Indonesia.

Namun, sebelum resmi dilantik, Gibran terlebih dahulu mengakhiri masa jabatannya sebagai Wali Kota Solo.

Mundur dari Wali Kota Solo

Setelah ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih, Gibran memutuskan mengundurkan diri dari jabatan Wali Kota Surakarta.

Pada Selasa, 16 Juli 2024, Gibran mendatangi Gedung DPRD Kota Solo untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan DPRD.

Gibran menyebut keputusan tersebut berkaitan dengan persiapan pelantikannya sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.

Ia juga mengaku telah berpamitan dan berkoordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Pengunduran diri tersebut sekaligus mengakhiri perjalanan Gibran sebagai kepala daerah. Wakil Wali Kota Teguh Prakosa kemudian melanjutkan kepemimpinan di Kota Solo.

Resmi Menjadi Wakil Presiden RI

Pada 20 Oktober 2024, Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029.

Ia mendampingi Prabowo Subianto yang dilantik sebagai Presiden RI dalam sidang paripurna MPR di Gedung Nusantara, Jakarta.

Saat dilantik, Gibran berusia 37 tahun. Ia tercatat sebagai wakil presiden termuda dalam sejarah Indonesia.

Perjalanan dari pengusaha kuliner, kepala daerah, hingga menjadi orang nomor dua di Indonesia membuat Gibran menjadi salah satu figur yang banyak mendapat perhatian dalam politik nasional. Namun, perjalanan politiknya ternyata masih menghadapi berbagai persoalan.

Dokumen Pendidikan Jadi Sorotan

Memasuki 2026, persoalan dokumen pendidikan Gibran kembali menjadi perhatian publik. Polemik tersebut berkaitan dengan persyaratan pendidikan calon wakil presiden yang sebelumnya menjadi bagian dari perdebatan pencalonannya pada Pemilu 2024.

Pada Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi memeriksa gugatan terkait persyaratan pendidikan Gibran. Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau gelar dari luar negeri yang dapat menjadi dasar penetapan kesetaraan pendidikan setingkat SMA.

Meski demikian, MK tidak mengabulkan permohonan untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon dan kewenangan penyelesaian sengketa pemilu.

Persoalan tersebut kemudian berlanjut ke ranah hukum lainnya. Mahkamah Agung juga mengeluarkan putusan terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

Dinamika hukum dan politik tersebut membuat posisi Gibran kembali menjadi pembicaraan nasional. Sejumlah fraksi di DPR juga mulai membicarakan penggunaan hak menyatakan pendapat terkait persoalan tersebut.

Mundur sebagai Wakil Presiden

Di tengah dinamika politik dan persoalan hukum yang berkembang, Gibran Rakabuming Raka dilaporkan menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Informasi tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa, 10 November 2026.

Menurut Prasetyo, Gibran telah bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa pagi. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam.

Dalam pertemuan itu, Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden di tengah perkembangan situasi yang sedang dihadapinya.

"Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang," kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Prasetyo juga meluruskan informasi yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur.

Menurutnya, Presiden Prabowo tidak menyampaikan penolakan. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran.

Selain menyampaikan niat mundur, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pernyataan Istana tersebut menjadi perkembangan terbaru dalam perjalanan politik Gibran. Namun, hingga Selasa, 10 November 2026, belum ada pengumuman resmi bahwa pengunduran diri Gibran telah diterima atau berlaku secara konstitusional.

Dengan demikian, perjalanan politik Gibran yang dimulai dari dunia bisnis, berlanjut ke kursi Wali Kota Solo, hingga menjadi Wakil Presiden RI kini memasuki babak baru.

Perkembangan selanjutnya akan menentukan bagaimana kelanjutan posisi Gibran dalam pemerintahan Prabowo Subianto.

Satu hal yang pasti, perjalanan politik putra sulung Jokowi ini telah melewati sejumlah fase penting, mulai dari bisnis keluarga, kontestasi pilkada, polemik pencalonan, kemenangan pilpres, hingga persoalan hukum dan dinamika politik di tingkat nasional. (*)

Penulis : REDAKSI
Editor : -