Dikritik Belum Lakukan Digitalisasi, Satono: Pak Rofi Juga Partner Saya di Pemerintahan

PONTIANAK, insidepontianak.com - Calon bupati Sambas nomor urut 2, Satono skakmat calon bupati nomor 1, Fahrur Rofi saat mengeritik pemerintahan Satono yang dinilai belum melakukan digitalisasi. 

Ini terjadi di arena debat publik Pilkada Sambas 2024 yang digelar KPU Sambas pada Selasa (12/11/2024) malam.

Satono menegaskan, upaya percepatan digitalisasi sudah dilakukan di masanya menjadi Bupati Sambas.

Bahkan, ia juga mengingatkan Rofi adalah bagian pemerintahannya. Sebab ia menjabat sebagai wakil bupati.

Satono pun menyampaikan, membangun dan menyelesaikan persoalan Sambas perlu sinergi. 

"Insya Allah sinergi dan kalaborasi akan diperkuat," ujarnya. 

Ia mencontohkan, upaya menghilangkan blankspot di Sambas sudah dilakukan dengan sinergi bersama pemerintah pusat untuk meningkatkan pembangunan jaringan baru di pelosok desa. 

"Saya sudah menghadap menteri Kominfo. Hasil audiensi baik, dan sedang dilakukan pembangunan agar ke depan tidak lagi susah mengakses internet," kata Satono. 

Dia juga mengingatkan, bahwa Fahrur Rofi bagian dari pemerintahan saat ini. Sementara itu, calon  bupati Sambas nomor urut 3, Misni mengklaim sebagai tim penyusun visi-misi terdahulu.

"Jadi kita bagian dari pemerintahan sebelumnya," katanya. 

Untuk ke depan, dalam pembangunan Sambas, Misni meningkatkan sinergi dan kalaborasi. 

Adapun debat publik Pilkada Sambas 2024 kali ini mengangangkat tema: Modernisasi Pembangunan Daerah Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Pelayanan Publik yang Inklusif dan Selaras dengan Pembangunan Nasional Demi Kesejahteraan Masyarakat Sambas.

Satono-Hero diusung tujuh partai politik. Di antaranya, Gerindra, Golkar, PKB, PDIP, PAN, Demokrat dan PPP.

Satono-Hero memiliki visi: Bersama Kuatkan Langkah dengan Bersinergi, Kompetitif, Adaptif, dan Harmonisasi Menuju Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan.

Pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kedua, meningkatkan pertumbuhan dan kemandirian ekonomi.

Ketiga, pemerintah yang akuntabel dan transparan. Keempat, mewujudkan kondusifitas dan pembangunan yang berkelanjutan. Kelima, mewujudkan lingkungan yang berkualitas.***