Karhutla Tahun Ini Jadi Pelajaran, Satarudin Minta Pemkot Pontianak Perkuat Skenario Mitigasi Bencana

PONTIANAK, insidepontianak.com – Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin, meminta pemerintah kota mulai menyiapkan skenario khusus untuk menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang berpotensi kembali terjadi tahun depan.

Baginya, karhutla bukan lagi persoalan yang hanya menjadi tanggung jawab daerah tempat kebakaran terjadi. Namun, Kota Pontianak juga harus memiliki kesiapan karena asap dari kabupaten sekitar dapat terbawa angin dan masuk ke wilayah kota.

“Kejadian tahun ini sudah kita alami dan berdampak banyak bagi kehidupan masyarakat,” katanya, Minggu (27/9/2026).

Ia menilai, pengalaman menghadapi kabut asap tiga bulan terakhir harus menjadi bahan evaluasi. Pemerintah tidak boleh menunggu kondisi memburuk terlebih dahulu baru mengambil langkah penanganan.

Terlebih, dampak kabut asap tidak hanya menyangkut kualitas udara. Gangguan kesehatan masyarakat juga berpotensi meningkat, terutama penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

“Mulai dari masker, pelayanan puskesmas, rumah sakit, sampai bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat harus disiapkan. Jangan sampai ketika kasus ISPA meningkat baru kita sibuk mencari solusi,” ujarnya.

Selain ISPA, pemerintah juga diminta mengantisipasi gangguan kesehatan lain yang bisa muncul ketika kualitas lingkungan memburuk dan pola aktivitas masyarakat berubah, termasuk potensi meningkatnya kasus diare.

Satarudin juga mengingatkan dampak Karhutla bisa menjalar ke sektor ekonomi. Kabut asap yang berlangsung lama dapat membuat masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah.

Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi sektor perdagangan, UMKM, transportasi, jasa, hingga aktivitas ekonomi informal.

“Kalau masyarakat mulai mengurangi aktivitas di luar rumah, tentu ada dampak ekonominya. Jadi ini harus dilihat secara makro, bukan hanya persoalan asap,” tegasnya.

Karena itu, Satarudin mendorong Pemkot Pontianak menyusun skenario penanganan lintas sektor yang melibatkan seluruh perangkat daerah terkait.

Skenario tersebut harus disiapkan sebelum kabut asap terjadi, menetapkan langkah penanganan ketika kualitas udara memburuk, hingga pemulihan setelah kondisi kembali normal.

Artinya, kalau kualitas udara memburuk, apa yang harus dilakukan Dinas Kesehatan? Bagaimana dengan sekolah, pelayanan publik, perlindungan kelompok rentan, serta bagaimana menjaga aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan?

"Jadi, harus ada skenario yang jelas,” tegasnnya.

Ia juga meminta koordinasi Pemkot Pontianak dengan Pemerintah Provinsi Kalbar serta kabupaten sekitar terus diperkuat. Sebab, sumber Karhutla yang berdampak terhadap Pontianak bisa berada di luar wilayah administrasi kota.

“Pontianak harus siap menerima dampaknya. Karena itu, koordinasi dengan daerah sekitar juga harus kuat. Kita tidak ingin ketika asap sudah masuk kota, baru semua pihak bergerak,” tandasnya.

Menurutnya, kesiapan tersebut penting agar Pontianak tidak hanya bertindak sebagai daerah yang menerima dampak, melainkan memiliki sistem penanganan yang terstruktur dan responsif ketika bencana asap kembali terjadi.***