Heri Mustamin Pastikan Anggaran Rp60 Miliar Karhutla Tak Sembarang Digunakan: Ada Aturan dan Pertanggungjawaban

PONTIANAK, insidepontianak.com – Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Barat, Heri Mustamin, merespons sorotan masyarakat terkait penggunaan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mencapai Rp60 miliar.

Heri memastikan penggunaan anggaran tersebut memiliki mekanisme dan aturan yang jelas. Menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran publik tidak dapat digunakan sembarangan.

“Semua anggaran itu ada sistem, ada aturan, ada mekanismenya. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir anggaran itu mau ke mana dan digunakan untuk apa,” kata Heri Mustamin, Senin (5/10/2026).

Ia menjelaskan, dari total Rp60 miliar yang tersedia di tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, sekitar Rp40 miliar merupakan bantuan dari pemerintah pusat melalui Presiden untuk penanganan karhutla. Sementara Rp20 miliar lainnya berasal dari dana tak terduga.

Heri mengatakan, anggaran bantuan  tersebut memiliki petunjuk teknis yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri. Karena itu, penggunaannya tetap berada dalam koridor yang telah ditentukan.

“Yang Rp40 miliar itu selain mekanismenya di APBD, juga ada petunjuk teknis yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri,” ujarnya.

Meski demikian, Heri mengakui masyarakat berhak mendapatkan penjelasan mengenai penggunaan anggaran tersebut. Ia bahkan mendorong Pemerintah Provinsi Kalbar melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara terbuka.

Menurutnya, keterbukaan informasi penting agar tidak muncul prasangka atau tudingan yang tidak berdasar.

“Kalau memang masyarakat membutuhkan penjelasan, berikan penjelasan. Setidak-tidaknya OPD yang membidangi penggunaan anggaran ini bisa memberikan penjelasan agar tidak menimbulkan pertanyaan, apalagi sangka-sangka,” tegasnya.

Namun, Heri mengingatkan agar kritik dan pertanyaan mengenai anggaran tidak berkembang menjadi tuduhan sebelum proses penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran selesai.

Ia menilai penanganan karhutla masih dalam proses sehingga belum tepat jika saat ini langsung menuntut pertanggungjawaban akhir.

“Kalau hari ini minta pertanggungjawaban, itu ada sistem dan mekanismenya. Pertanggungjawaban itu ada pada waktunya,” katanya.

Sebagai anggota DPRD Kalbar, Heri memastikan pihaknya akan mengawal penggunaan anggaran tersebut. DPRD, kata dia, akan meminta pertanggungjawaban pemerintah sesuai mekanisme yang berlaku setelah proses anggaran berjalan dan memasuki tahap evaluasi.

“Pada waktunya DPR juga akan mempertanyakan dan meminta pertanggungjawaban itu. Hari ini biarkan dulu berjalan dan berproses,” ujarnya.

Heri juga menyebut bantuan pemerintah pusat untuk penanganan karhutla tidak hanya diberikan kepada Pemerintah Provinsi Kalbar. Bantuan tersebut turut menyasar sejumlah kabupaten dan kota yang terdampak karhutla.

“Bukan hanya provinsi. Ada delapan kabupaten dan dua kota yang mendapatkan bantuan dari Bapak Presiden. Semuanya ada petunjuk teknisnya, tidak sembarangan,” jelasnya.

Karena itu, Heri meminta seluruh pihak tetap mengawasi sekaligus memberikan ruang kepada pemerintah untuk menjalankan program penanganan karhutla sesuai aturan.

Ia menegaskan, pengawasan publik tetap penting, tetapi harus dilakukan berdasarkan data dan mekanisme agar tidak menimbulkan kegaduhan atau tuduhan yang tidak beralasan.

“Silakan masyarakat bertanya dan mengawasi karena masyarakat memang berhak tahu. Tetapi jangan sampai sesuatu yang belum jelas kemudian diarahkan menjadi tuduhan,” pungkasnya.(Andi)