Krisantus Ingatkan Bahaya Informasi Dipelintir, FPK se-Kalimantan Diminta Jaga Kondusivitas

PONTIANAK, insidepontianak.com – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, mengingatkan masyarakat tidak mudah terprovokasi informasi yang dipelintir. Narasi sesat berpotensi memicu konflik antarkelompok.

Ia pun menekankan, menjaga kerukunan di tengah keberagaman bukan hanya tugas pemerintah dan aparat keamanan. Tokoh lintas etnis juga memegang peran kunci mencegah kesalahpahaman di lapangan.

“Jangan sampai kita mudah terprovokasi informasi yang belum tentu benar. Kita harus bijak menyikapi setiap persoalan,” pesan Krisantus saat membuka Silaturahmi Regional Lintas Tokoh (SRLT) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) se-Kalimantan ke-2 Tahun 2026 di Pendopo Gubernur Kalbar, Kamis (15/10/2026) malam.

Mitra Strategis

Ia mendorong FPK mengambil peran aktif mengedukasi masyarakat, memperkuat toleransi, serta mengikis prasangka antarkelompok.

“FPK harus menjadi wadah pemersatu sekaligus mitra strategis pemerintah dalam menjaga kerukunan,” ujarnya.

Tak lupa ia mengajak para tokoh etnis mendukung program pembangunan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci menjaga stabilitas keamanan daerah. 

Perkuat Komunikasi

Sementara itu, Ketua FPK Kalbar, Burhanudin Ahad, menyebut pertemuan regional ini tak sekadar mempererat silaturahmi, tetapi juga merumuskan solusi atas berbagai problem daerah.

Sejumlah isu krusial yang disorot mencakup kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pertambangan emas tanpa izin (PETI), kelangkaan BBM, hingga ancaman kekeringan.

“Kami berharap pertemuan ini menghasilkan rekomendasi strategis sebagai masukan bagi pemerintah,” kata Burhanudin.

Ia menekankan pentingnya komunikasi lintas daerah agar penanganan masalah di Kalimantan tidak berhenti pada wacana, melainkan ditindaklanjuti secara konkret.

Burhanudin turut mendorong ketua FPK di kabupaten/kota lebih aktif menjadi jembatan komunikasi warga dan pemerintah.

Kegiatan ini dihadiri tokoh lintas etnis, Kepala Badan Kesbangpol, serta pengurus FPK se-Kalimantan. Agenda dilanjutkan pada 17 Oktober 2026 di Balairungsari Rumah Adat Melayu dan kunjungan ke situs toleransi di Kota Singkawang.***