Mahasiswa PMII Minta Beasiswa S2, Zulfydar Dorong Pemprov Kalbar Cari Mekanisme Pendanaan

PONTIANAK, insidepontianak.com – Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyediakan program beasiswa pendidikan strata dua (S2) untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Aspirasi tersebut disampaikan kepada Anggota DPRD Kalbar, Zulfydar Zaidar Mochtar, saat kegiatan reses di Jalan Pelabuhan Rakyat, Kecamatan Pontianak Barat.

Salah satu mahasiswa PMII, Zainal, mengatakan beasiswa S2 penting untuk membuka kesempatan lebih luas bagi lulusan sarjana di Kalimantan Barat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Menurutnya, peningkatan IPM Kalbar perlu diimbangi dengan pembangunan SDM yang berkualitas. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah memberikan dukungan pendidikan melalui program beasiswa.

“Untuk peningkatan IPM Kalimantan Barat, harus ada penyeimbangan SDM. Kami berharap beasiswa S2 ke depannya bisa diikhtiarkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat,” ujar Zainal.

Ia berharap aspirasi mahasiswa tersebut dapat diperjuangkan melalui DPRD Kalbar agar menjadi perhatian pemerintah daerah, khususnya dalam merumuskan kebijakan pendidikan dan peningkatan kualitas SDM.

Zainal menilai, kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang magister akan memberikan nilai tambah bagi generasi muda Kalbar.

Dengan bekal pendidikan yang lebih tinggi, para lulusan diharapkan mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah, termasuk ketika kembali ke kampung halaman masing-masing.

Menanggapi aspirasi tersebut, Zulfydar Zaidar Mochtar menilai permintaan mahasiswa PMII merupakan hal yang wajar. Ia memahami keinginan mahasiswa untuk meningkatkan kapasitas akademik dan kualitas diri melalui pendidikan S2.

“Saya kira ini permintaan mahasiswa yang wajar. Mereka ingin lebih baik lagi dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang S2,” kata Zulfydar.

Meski demikian, ia menjelaskan bahwa realisasi program beasiswa S2 membutuhkan kajian serta mekanisme yang jelas. Karena itu, perlu dipastikan terlebih dahulu apakah pemerintah daerah memungkinkan mengakomodasi program tersebut melalui kebijakan dan penganggaran yang berlaku.

Zulfydar mendorong mahasiswa untuk turut mengomunikasikan usulan tersebut kepada instansi pemerintah yang berwenang, termasuk perangkat daerah yang menangani kesejahteraan rakyat maupun perencanaan pembangunan daerah.

Selain itu, ia akan melihat peluang agar aspirasi tersebut dapat diperjuangkan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan mekanisme penganggaran.

Menurutnya, dukungan pendidikan bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan studi S2 dapat menjadi salah satu investasi untuk meningkatkan kualitas pembangunan Kalimantan Barat.

Ia berharap, apabila program tersebut memungkinkan untuk direalisasikan, para penerima beasiswa nantinya dapat memanfaatkan pendidikan yang ditempuh untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

“Kalau memang bisa diterima, saya kira tinggal bagaimana mekanisme yang akan berlaku. Ini penting dipahami bersama, baik oleh pemerintah maupun DPRD,” pungkasnya (Andi)