Mahasiswa Kepung DPRD Kalbar, Tagih Transparansi Anggaran Bencana dan Kritik Penanganan Karhutla

PONTIANAK, insidepontianak.com – Ratusan mahasiswa Universitas PGRI Pontianak mengepung Kantor DPRD Kalimantan Barat, di Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Selasa (20/10/2026).

Aksi unjuk rasa itu membawa sederet tuntutan. Mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan, kerusakan infrastruktur jalan dan sekolah, polemik gaji PPPK yang tertunda, hingga transparasi penggunaan anggaran bencana.

“Kami mempertanyakan kenapa karhutla tidak bisa diselesaikan?” pekik salah satu orator di tengah barisan massa.

Mahasiswa pun mendesak pemerintah mengevaluasi total strategi penanggulangan karhutla yang dampaknya sangat dahsyat bagi kesehatan dan ekonomi.

“Kenapa tidak jadi bencana nasional? Padahal, asap sudah sampai ke Malaysia dan Singapura,” kritik mahasiswa.

Mereka menegaskan, dampak kabut asap tak bisa dianggap sepele karena merugikan kesehatan serta melumpuhkan aktivitas harian warga di daerah yang terpapar.

Tak berhenti di situ, transparansi penggunaan anggaran penanganan bencana juga dipertanyakan. Laporan pertanggungjawaban anggaran karhutla dinilai asal-asalan. Bahkan menjadi sorotan di media sosial. Laporan yang dibuat disebut seperti grafik ChatGPT.

Massa juga mengkritik arah kebijakan pembangunan daerah. Pemerintah dinilai keliru menetapkan prioritas program Makan Bergizi Gratis (MBG), sementara jalan dan sekolah di Kalbar masih banyak yang rusak.

“Tetapi, kenapa pemerintah terus melanjutkan MBG?” teriak orator.

Wakil Ketua DPRD Kalbar, Prabasa Anantatur, didampingi jajaran Kepala Dinas Kesehatan serta pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kalbar akhirnya turun menemui massa. Dialog berlangsung hangat dan aksi berjalan relatif kondusif.***