Hakim Nyatakan Penggugat Punya Legal Standing, Gugatan Class Action Karhutla Masuk Tahap Pembuktian

PONTIANAK, insidepontianak.com – Gugatan class action atau gugatan perwakilan kelompok terkait bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat dipastikan berlanjut ke tahap berikutnya.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak menyatakan tim hukum Nafas Kalbar memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap para pihak tergugat.

Kepastian itu disampaikan dalam penetapan yang dibacakan majelis hakim pada Selasa (11/11/2026), dalam perkara Nomor 292/Pdt.

Dengan penetapan tersebut, gugatan yang diajukan 14 advokat dari Tim Hukum Nafas Kalbar dinyatakan memenuhi persyaratan hukum acara sebagai gugatan perwakilan kelompok.

Anggota Tim Hukum Nafas Kalbar, Alfonsius Girsang, menyambut baik keputusan majelis hakim tersebut. Ia bersyukur karena perjuangan masyarakat untuk mendapatkan hak atas dampak kabut asap karhutla kini memasuki tahapan lebih lanjut.

"Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada majelis hakim yang sudah mengeluarkan penetapan hari ini. Penetapan tersebut mengabulkan bahwa prinsipal kami mempunyai hak untuk mengajukan gugatan class action dan materi gugatan sebagai gugatan perwakilan kelompok juga memenuhi persyaratan hukum acara," ujarnya.

Alfonsius menjelaskan, setelah penetapan legal standing, proses perkara akan mengikuti ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Salah satu tahapan yang harus dilalui adalah pemberitahuan kepada anggota kelompok yang diwakili dalam gugatan.

Pemberitahuan tersebut bertujuan memastikan anggota kelompok menyatakan sikap, termasuk jika ingin mengundurkan diri dari keanggotaan kelompok.

Setelah tahapan itu, perkara akan memasuki proses mediasi sebelum berlanjut ke tahap pembuktian.

Alfonsius berharap pemerintah menunjukkan sikap pro-rakyat dalam proses mediasi. Menurutnya, gugatan ini bukan semata-mata persoalan hukum, melainkan upaya memperjuangkan hak masyarakat yang terdampak kabut asap akibat karhutla di Kalimantan Barat.

"Kami berharap dalam mediasi ini pemerintah pro-rakyat dan dapat memberikan hak-hak masyarakat yang menjadi korban kabut asap akibat karhutla di Kalimantan Barat," harapnya.

Ia menegaskan, pihaknya menginginkan penyelesaian yang berpihak kepada kepentingan masyarakat sehingga hak-hak korban bisa segera diperjuangkan.

Dalam perkara ini, terdapat empat prinsipal. Tiga di antaranya merupakan perwakilan kelompok yang secara hukum mewakili masyarakat terdampak, sedangkan satu prinsipal lainnya merupakan anggota masyarakat yang mengajukan gugatan secara langsung.

Adapun pemberi kuasa dalam gugatan tersebut terdiri dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Barat, Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Daerah Kalimantan Barat, Perkumpulan Laman Puyung Indonesia, serta Sisilius Rami.

Ketua Perkumpulan Laman Puyung Indonesia, Maskendari bersyukur mareka ditetapkan memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan tersebut.

Ia mengatakan, para pihak akan menyatakan sikap mereka secara tertulis dalam sidang pekan depan. Adapun sikap mereka  melanjutkan perkara ini.

"Artinya perkara ini akan sampai tahap pembuktian,"ungkapnya. (Andi)