Kunker ke Kantor Imigrasi Sanggau, Anggota DPR Paolus Hadi Minta Pengawasan WNA Diperketat

SANGGAU, insidepontianak.com -- Anggota DPR RI Komisi XII, Paolus Hadi melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau pada Selasa (3/3/2026). Dalam kunjungannya, Paolus menyoroti pentingnya penguatan pengawasan warga negara asing (WNA) yang cukup banyak tinggal atau bekerja di daerah tersebut.

"Ternyata orang asing banyak di daerah kita. Mereka bekerja di perusahaan yang memang sekarang lagi gencar-gencarnya pengembangan bauksit. Dan ini tentu pengawasannya harus diperketat juga untuk mereka," kata Paolus Hadi.

Berdasarkan data terbaru Imigrasi Kelas II TPI Sanggau per Maret 2026 ada sebanyak 456 orang WNA yang tersebar di berbagai kabupaten, mulai dari Kabupaten Sanggau, Sekadau, Sintang dan Melawi. Dari data itu, WNA asal negara Cina mejadi yang paling banyak.

Paolus menegaskan, pengawasan terhadap WNA penting diperkuat untuk menjaga kedaulatan, keamanan dan ketertiban dari potensi ancaman serta, memastikan WNA mematuhi hukum yang berlaku. Sehingga tidak menimbulkan kerugian baik dari sisi sosial dan ekonomi masyarakat dari pengaruh negatif aktivutas ilegal WNA.

"Kalau dari imigrasi intel yang enggak tajam mencari ya enggak terlaporkan itu (WNA). Dan itu ada kerugian untuk kita," tuturnya.

Selain itu, Paolus juga meminta Kantor Imigrasi meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, mengingat cakupan daerah layanan yang cukup luas mulai dari warga Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang dan Melawi.

"Imigrasi kita ini, ya hari ini cukup baik, sudah cukup banyak pelayanannya untuk pembuatan paspor, termasuk juga izin tinggal untuk orang-orang asing," ucapnya.

Kemudian Bupati Sanggau dua periode itu mendorong pihak Imigrasi agar memberikan edukasi rutin kepada masyarakat tentang keimigrasian. Sehingga warga kita yang memiliki kepentingan untuk pergi ke luar negeri untuk berlibur, bekerja ataupun berobat bisa memahami persyaratan-persyaratan yang harus dikantongi jika bepergian ke negara lain.

"Saya kira yang paling utama ke depan adalah bagaimana kita membina masyarakat kita untuk pemahaman terhadap keimigrasian," pungkasnya. (*)