Pemprov Kalbar Kebut Inovasi Daerah, Sanggau Diminta Siapkan Tata Kelola Terarah

SANGGAU, insidepontianak.com – Pemerintah Kabupaten Sanggau didorong tidak sekadar memperbanyak inovasi daerah, tetapi memastikan setiap inovasi yang dibuat benar-benar berkualitas, berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Dorongan tersebut disampaikan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalimantan Barat saat melakukan koordinasi dengan Bapperida Kabupaten Sanggau.

Pelaksana Harian Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bapperida Kalbar, Suyanto, mengatakan inovasi daerah harus mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan.

“Inovasi daerah harus diciptakan secara berkualitas, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Karena itu, Pemkab Sanggau diminta memperkuat pengelolaan inovasi di masing-masing perangkat daerah. Tidak hanya dari sisi ide, tetapi juga memastikan inovasi memiliki tata kelola yang jelas, indikator keberhasilan dan bukti dampak yang dapat diukur.

Bapperida Kalbar turut memberikan pendampingan teknis, mulai dari penguatan tata kelola inovasi, pemetaan program unggulan daerah hingga penyusunan dokumen bukti dukung (evidence).

Pendampingan tersebut diharapkan membantu Sanggau menghasilkan inovasi yang tidak berhenti sebagai program sesaat atau sekadar memenuhi kebutuhan administrasi.

Menurut Suyanto, inovasi yang baik harus bisa terus dijalankan dan dikembangkan sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.

Penguatan inovasi ini juga menjadi bagian dari kesiapan Sanggau mengikuti Innovative Government Award (IGA) 2026. Namun, capaian dalam ajang tersebut bukan menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan.

Yang lebih penting, inovasi yang lahir dari perangkat daerah mampu memberikan perubahan nyata, membuat pelayanan lebih mudah dan cepat, serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

“Sehingga mampu mendongkrak daya saing daerah dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien,” pungkasnya.