Harapan Pj Gubernur Kalbar Harisson ke BUMD, BULD Kesehatan dan BUMDes

PONTIANAK, insidepontianak.com - Agar setiap Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) melalui Kepala Desa maupun pengurus Bumdes benar-benar mampu melihat potensi yang ada di daerah masing-masing.

"Mereka harus berjiwa entrepreneurship dalam rangka mengembangkan potensi yang ada di Desa misalnya dapat menarik pendapatan untuk Bumdes yang pada akhirnya menjadi besar dan dapat menggerakkan roda perekonomian di Desa itu juga dapat meningkatkan peran serta Bumdes dalam mensejahterakan masyarakat di Desa-Desa," ungkap Pj Gubernur Kalbar Harisson saat menghadiri Workshop dan Coffee Talk Penguatan Tata Kelola BUMD, BLUD Kesehatan dan BUM Desa untuk kontribusi optimal dalam pembangunan Kalimantan Barat, Kamis (10/10/2024).

Tak hanya itu untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sudah BLUD juga harus benar-benar memperhatikan dan mempunyai target-target kinerja yang jelas dan harus dicapai.

"Harus konsentrasi disitu. Karena kalau sudah BLUD di BUMD kita harus benar-benar mengoptimalkan sumber daya yang ada di Badan Usahanya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Terutama kalau BLUD itu nanti dengan pengelolaan keuangan yang lebih leluasa mereka dapat menggunakan Dana yang di BLUD itu untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, misalnya di Rumah Sakit dengan dana BLUD nya itu ada margin keuntungan dan itulah yang digunakan untuk membangun gedung-gedung pelayanan," paparnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Rudy M. Harahap pada Workshop dan Coffee Talk mengatakan Penguatan Tata Kelola BUMD, BLUD Kesehatan, dan BUMDesa untuk Kontribusi Optimal dalam Pembangunan Kalimantan Barat.

Pemerintah membentuk korporasi daerah dan desa dalam bentuk BUMD, BLUD, dan BUMDesa agar dapat berkontribusi besar dalam pembangunan nasional. Sayangnya, hal tersebut belum sepenuhnya terjadi di Kalimantan Barat.

"Guna mendorong hal itu, BUMD, BLUD Kesehatan, dan BUMDesa di Kalimantan Barat sangat memerlukan penguatan tata kelola korporasi (corporate governance), termasuk dalam hal manajemen risiko (risk management). Dengan demikian, BUMD, BLUD Kesehatan, dan BUMDesa bisa dijalankan secara profesional, semakin akuntabel, dan bermanfaat untuk masyarakat," jelasnya.

Disampaikannya Workshop dan CoffeeTalk dilakukan karena BPKP menemukan kontribusi BUMD, BLUD Kesehatan, dan BUMDesa di Kalimantan Barat dalam pembangunan nasional terbilang rendah. Buktinya, dari 25 BUMD se-Kalimantan Barat, baru 6 BUMD yang mampu memberikan dividen kepada pemerintah daerah. Bahkan, BPKP menemukan 11 BUMD yang mengalami kerugian dan membebani pemerintah daerah pada tahun 2023. 

BLUD Kesehatan seperti rumah sakit umum daerah (RSUD) juga belum memaksimalkan fleksibilitas yang diberikan dalam penyediaan sumber daya pelayanan kepada masyarakat, salah satunya pelayanan terkait waktu tunggu rawat jalan yang masih belum sesuai dengan standar. Demikian dengan BUMDesa. Mereka mayoritas tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli desa (PADes), bahkan malah kebanyakan membebani desa.

“Dari Workshop dan CoffeeTalk ini, komitmen para pemangku kepentingan sangat diharapkan untuk mengakselerasi kontribusi BUMD, BLUD Kesehatan dan BUMDesa tersebut melalui penerapan tata kelola dan manajemen risiko yang berkualitas,” urainya. 

Pada kesempatan tersebut, Rudy juga menyampaikan pentingnya peran stakeholders, dalam hal ini biro/bagian perekonomian dan pembangunan, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, serta inspektorat daerah dalam membina dan mengawasi tata kelola BUMD, BLUD Kesehatan, dan BUM Desa. 

Workshop dihadiri oleh para kepala biro/bagian perekonomian dan pembangunan, kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, inspektur daerah, direktur BUMD, dan direktur RSUD (BLUD) se-Kalimantan Barat. ***