Komitmen Tekan Konflik Tambang Ilegal, Harisson Dorong WPR

PONTIANAK, insidepontianak.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, berkomitmen menyelesaikan masalah Penambangan Emas Tanpa Izin atau PETI. Salah satunya dengan mengusulkan wilayah pertambangan rakyat atau WPR.

Pj Gubernur Kalbar, Harisson mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalbar sudah mengusulkan wilayah pertambangan rakyat. Ada dua daerah yang diusulkan yakni Ketapang dan Kapuas Hulu.

"Kalau sudah keluar (izinnya, Red) kita upayakan seluruh daerah ada wilayah pertambangan yang legal, yang dikelola masyarakat," kata Harisson.

Menurut Harisson jika usulan tersebut disetujui, maka menjadi solusi mengatasi konflik antara warga dan aparat. Di samping itu, hadirnya WPR juga mencengah pencemaran lingkungan. 

"Dengan adanya WPR tentu diharapkan menekan konflik antar masyarakat dan aparat," pungkasnya.***