Kalbar Dapat Jatah 22 Ribu Rumah Subsidi dari Pempus, Harisson: Ayo Kabupaten-Kota Jangan Lemot

PONTIANAK, insidepontianak.com – Kalimantan Barat kembali mendapat jatah program rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tahun ini.

Jumlahnya mencapai 22.000 unit. Program tersebut diberikan setelah Sekretaris Daerah Kalbar, Harisson, menyampaikan usulan langsung kepada Menteri PKP, Maruarar Sirait.

“Pak Sekda usulkan 20.000 unit. Pemerintah langsung memberikan 22.000 unit,” kata Mentri PKP, Maruarar Sirati saat kunjungan kerja di Kantor Gubernur Kalbar, Senin (2/3/2026).

Ia menegaskan sektor perumahan memiliki dampak ekonomi yang besar. Pembangunan rumah dapat menggerakkan banyak sektor sekaligus membuka lapangan kerja.

Sebab, ketika satu rumah dibangun, ada tukang yang bekerja, sopir truk yang mengangkut material, warung yang hidup, dan industri bahan bangunan bergerak.

“Perbankan dan asuransi pun terlibat,” lanjutnya.

Karena itu, ia meminta pemerintah daerah menyiapkan sumber daya manusia, data yang akurat, serta kemudahan perizinan agar program yang diberikan ini berjalan optimal.

“Siapkan SDM, siapkan data, dan bantu perizinannya. Supaya negara benar-benar hadir dan semakin banyak rumah rakyat bisa terbangun,” tegasnya.

Sekda Kalbar Harisson menjelaskan pemerintah saat ini memberi kemudahan bagi MBR untuk memiliki rumah melalui kredit di bank pemerintah. Bunganya mendapat subsidi besar dari pemerintah.

“Biasanya bunga 12 persen per tahun, kini didiskon menjadi sekitar 5 persen. Jangka waktu pinjaman 20 sampai 30 tahun,” kata Harisson kepada Insidepontianak, Kamis (5/3/2026).

Ia menambahkan, uang muka rumah subsidi hanya 1 persen dari nilai rumah. Sementara biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) telah digratiskan melalui SKB Menteri.

Namun, Harisson menilai masih ada pemerintah kabupaten dan kota yang lambat merespons kebijakan tersebut.

“Dari dialog dengan Menteri Maruarar dan asosiasi pengembang seperti REI dan APERSI, masih ada daerah yang terkesan lemot menjalankan kebijakan Presiden Prabowo,” ujarnya.

Padahal program pembangunan tiga juta rumah merupakan Program Strategis Nasional untuk menekan angka kemiskinan.

Program ini juga menjadi salah satu indikator penilaian kinerja kepala daerah oleh pemerintah pusat.

Oleh sebab itu, ia mendorong pemerintah kabupaten dan kota harus semangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar punya rumah.

"Jangan lemot. Layani masyarakat dengan cepat. Gaji Anda dibayar dari pajak mereka,” tegas Harisson.***