Angka Stunting di Sanggau Turun Menjadi 16,74 Persen

SANGGAU, insidepontianak.com - Dinas Kesehatan Sanggau mencatat angka stunting yang ditargetkan turun 22 persen pada tahun 2022, kini telah terealisasi sebesar 16,74 persen.

Meskipun data tersebut masih bersifat sementara, realisasi angka stunting tersebut diklaim jauh lebih kecil jika dibandingkan angka stunting tahun 2021 sebesar 21,03 persen.

Baca Juga: OTT Wakil Ketua Dprd Jatim Terkait Suap Alokasi Dana Hibah Bersumber dari APBD

Data itu berdasarkan input data elektornik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Masyarakat (ePPGM) yang dilakukan secara internal.

"Salahsatu catatan kita pada saat review stunting itu adalah data input EPPGM itu baru mencapai 65 persen, idealnya itu 80 persen. Ini masih data sementara ya," kata Kepala Dinas Kesehatan Sanggau, Ginting, Kamis (14/12/2022).

Baca Juga: Operasi OTT, KPK Tangkap Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak

Ginting menjelaskan, belum maksimalnya input data EPPGM disebabkan masih rendahnya kunjungan ke Posyandu.

Oleh karena itu perlu sebuah gerakan bersama bagaimana masyarakat di tiap-tiap Desa dan Dusun itu berduyun-duyun ke Posyandu, tidak hanya imunisasi tapi juga penimbangan.

Baca Juga: Pentingnya Sosialisasi Politik oleh KPU untuk Pemilih Pemula di Pontianak

"Jika pengunjung ranai ke Posyandu otomatis data input EPPGM akan meningkat," ujar Ginting.

Lebih lanjut, Ginting menyebut, catatan review stunting yang juga telah disepakati oleh tim percepatan penanganan stunting di Sanggau yakni akan ada orang tua asuh stunting.

Baca Juga: Kanwil Kemenkumham NTT Kirim Tim untuk Data 13 Warga Irak Terdampar di Rote Ndao

"Jadi, ada Bapak dan Bunda asuh yang akan menangani stunting secara berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan hingga ke tingkat Desa. Jadi, dari setiap kasus stunting itu nanti bisa dipetakan siapa yang akan menjadi bapak atau bunda asuhnya," katanya.

Untuk bapak atau bunda asuh, lanjut Ginting, merupakan elemen masyarakat setempat yang konsen terhadap penanganan stunting.

"Mereka bisa perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pengusaha, organisasi profesi maupun ASN dan lain sebagainya," pungkasnya.***