Dewan Kalbar Heri Mustamin Dorong Pemprov Kolaborasi dalam Peningkatan IPM

PONTIANAK, insidepontianak.com - Ketua Komisi V DPRD Kalbar, Heri Mustamin mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melakukan intervensi dalam upaya percepatan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Kalbar.

Sebab, IPM Kalbar masih tertinggal, walau Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat ada kenaikan sejak tahun 2018.

Berdasarkan data BPS, IPM Kalbar pada tahun 2018 berada di angka 66,98 persen, dan tahun 2019, naik menjadi 67,65 persen.

Sementara pada tahun 2020 naik menjadi 67,66 persen, 2021, 67,90 lalu 2022 menjadi 68,63 persen dan tahun 2023 berada di angka 69,63.

Heri Mustamin mengingatkan pentingnya intervensi pemerintah dalam peningkatan IPM. Salah satunya berkaitan dengan anggaran. Hanya saja, postur APBD saat ini lebih rendah dari APBD Perubahan.

"Sehingga, tentu tak akan bisa maksimal. Bagaimana mau maksimal kalau dana untuk intervensi IPM terbatas," katanya.

Karena itu, pentingnya sinergi semua pihak. Salah satunya pemerintah kabupaten dan kota. Sebab, IPM Kalbar juga bergantung pada kabupaten dan kota. Mereka diharapkan punya inovasi dalam upaya percepatan peningkatan IPM.

Tak hanya itu, perusahaan perkebunan juga diharapkan memberikan kontribusi melalui dana Corporate Social Responsibility atau CSR yang bisa  dimanfaatkan untuk pembangunan IPM.

"CSR perusahan sawit di Kalbar harus di manajemen dengan baik. Diperhatikan dan diawasi. Supaya IPM Kalbar bisa membantu  pendidikan di Kabupaten dan Kota," terangnya.

Selama ini, Heri menilai CSR perusahaan perkebunan berjalan begitu saja. Sehingga harus ada monitor dari pemerintah. Agar tepat sasaran.

Dia juga mendorong Bank Kalbar memberikan kontribusi besar bagi peningkatan IPM. Sebab, sudah banyak penyertaan modal yang diberikan pemerintah provinsi.

"Paling tidak beasiswanya bisa didorong ke Kabupaten Kota agar IPM juga bisa meningkat," pungkasnya (andi)***