Pj Gubernur Kalbar Harisson Hadiri Rakerda Bangga Kencana dan Penurunan Stunting

PONTIANAK, insidepontianak.com - Pemerintah Provinsi Kalbar bersama Perwakilan BKKBN Kalbar bersinergi dalam menangani stunting dan meningkatkan SDM demi mewujudkan Indonesia Emas 2045 ditegaskan Pj Gubernur Kalbar Harisson.

Penekanan meningkatkan SDM tersebut disampaikan Pj Gubernur Kalbar Harisson di Ballroom Hotel Aston Pontianak saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) serta Percepatan Penurunan stunting.

Pj Gubernur Kalbar berharap Rakorda ini menghasilkan solusi dan strategi konkrit untuk percepatan penurunan stunting dan peningkatan kualitas SDM di Kalbar.

Pemprov Kalbar juga turut mengapresiasi kepada BKKBN yang Kalbar telah banyak melakukan program-program penanganan masyarakat yang menyangkut pembinaan keluarga berencana, penanganan gizi bagi balita dan keluarga miskin serta yang saat ini sedang kita dorong untuk penanganannya yaitu Stunting.

"Upaya membangun kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan secara bersinergi dalam bentuk penanganan, perhatian dan sentuhan pemerintah sebagai bentuk kehadiran negara di dalam membantu masyarakat untuk yang mengarah pada ketentraman, kedamaian dan kelayakan hidup, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan di dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat," ucap Harisson.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menyongsong Indonesia Emas tahun 2045, telah berupaya untuk melakukan antisipasi dalam bentuk peningkatan kualitas sumber daya masyarakat, penanganan kemiskinan, menekan angka pengangguran serta penanganan gizi buruk yang mengarah pada Stunting bagi anak-anak. 

Upaya ini terus dilakukan oleh berbagai sektor, baik pada lingkup perangkat daerah terkait maupun lembaga mitra dan lembaga  kemasyarakatan yang ada guna tercapainya target-target capain pembangunan dari tahun ke tahun.

Menurut Survei Kesehatan Indonesia pada tahun 2023 stunting di Kalimantan Barat itu sudah turun dari 27,8 persen menjadi 24,5 persen jadi ada penurunan sekitar 3,3 persen.

"Nah ini, saya berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) serta BKKBN yang sudah berhasil menurunkan angka stunting. Namun, kita masih punya pekerjaan rumah (PR) karena kita masih berada di atas angka nasional yaitu 21 persen dan target nasional itu harus 14 persen pada tahun 2024," ujar Harisson.

Kondisi ini terus dilakukan sebagai bentuk penyiapan SDM yang berkualitas yang mampu menghadapi peluang dan tantangan di masa depan dalam menyongsong era globalisasi 5.0 dan bonus demografi di Indonesia. 

Bonus demografi yang merupakan melimpahnya SDM yang produktif tidak akan bisa produktif apabila tidak diiringi dengan penguatan kesiapan sumber daya manusia berkualitas dalam menghadapi era globalisasi yang semakin maju dan berkembang secara masif dan cepat, sehingga masyarakat indonesia akan tertinggal dan menjadi penonton di negara sendiri karena tidak mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar negeri.

"Oleh karena itu, penguatan peningkatan kualitas SDM masyarakat Kalbar mulai dari 1000 hari kelahiran perlu terus kita persiapkan guna membentuk sumber daya berkualitas di dalam mengambil kesempatan strategis bagi Indonesia untuk melakukan berbagai percepatan pembangunan pada masanya nanti," Ungkap Pj Gubernur Kalbar Harisson.

Lanjutnya, sebagai bentuk tanggung jawab dalam meningkatkan pembangunan, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat terus mengintervensi dan mendorong segala aspek baik menciptakan lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan ekstrem maupun pemberian makanan tambahan bagi anak guna meningkatkan taraf kualitas hidup masyarakat agar dapat mencapai kondisi terbaik di dalam  menyongsong Indonesia emas tahun 2045.

“Hal ini perlu terus dilakukan jangan sampai pemerintah kehilangan momentum di masa bonus demografi dimana akibat kegagalannya akan sangat berbahaya ketika masuk ke masa aging population atau masa di mana jumlah penduduk berusia tua lebih besar dari jumlah produktif.  Hal ini akan menjadi bumerang bangsa ini di dalam menjalankan proses pembangunan”, tambahnya.

Sehingga untuk saat ini diperlukan evort khusus untuk lebih serius dalam menangani stunting. 

"Penanganan stunting ini penting karena kita harus sediakan generasi yang cerdas dan unggul untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang mendapatkan bonus demografi sehingga kita harus benar-benar mengambil kesempatan itu dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama," papar Harisson.

Kemudian, lanjut Harisson, dirinya juga telah melakukan evaluasi bersama BKKBN ditambah juga Kabupaten/ Kota yang berhasil membuat suatu inovasi dalam hal penanganan stunting seperti Kabupaten Sintang dan ini akan dijadikan referensi untuk daerah-daerah lain.

"Kita sangat mengapresiasi Kabupaten Sintang yang telah berinovasi dalam penanganan stunting dan akan kita jadikan rujukan bagi Kabupaten-Kabupaten lain," tutur Harisson.

Disamping itu, Harisson menerangkan, persoalan mendasar stunting ini adalah dampak ekonomi yang kurang baik. Banyak yang harus didorong untuk membangkitkan perekonomian sehingga masyarakat mampu terhindar dari ancaman stunting itu sendiri.

"Jadi untuk saat ini, kita (Pemerintah) terus mendorong masyarakat bahkan terus membantu untuk memudahkan masyarakat untuk berusaha baik dengan UMKM, industri kreatif serta pengentasan pengangguran dan inilah hal-hal pokok yang kita terus upayakan," terangnya.

Selain itu, pria kelahiran Palembang itu menyebutkan bahwa yang tak kalah penting adalah pengetahuan seorang ibu tentang gizi keluarga, termasuk sanitasi lingkungan ini juga menjadikan persoalan dasar yang harus benar-benar diperhatikan.

"Saya berharap kepada seluruh peserta yang hadir untuk dapat mensosialisasikan hal-hal dasar ini sehingga kalau perlu kerja keroyokan  semua perangkat daerah dan perusahaan harus terlibat dalam penanganan stunting ini," harapnya.

Rakor tersebut selain dihadiri Pj Gubernur Kalbar Harisson juga jajaran Anggota Forkopimda Provinsi Kalbar, Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Barat, Kepala BKKBN Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat, serta Narasumber dan Peserta Rakor Program Bangga Kencana Provinsi Kalimantan Barat. ***