Ermin Elviani Harap Pemprov Kalbar Segera Selesaikan Polemik Pemotongan TPP Nakes

PONTIANAK, insidepontianak.com - Anggota DPRD Kalbar, Ermin Elviani meminta Pemprov Kalbar, segera menyelesaikan polemik pemotongan Tunjangan Penghasilan Pengawai atau TPP tenaga kesehatan yang terjadi di sejumlah rumah sakit di Kalbar.

Ia mengaku khawatir, jika masalah tersebut tak diselesaikan berimplikasi pada pelayanan kesehatan rumah sakit.

Ermin mengatakan, pihaknya telah menerima keluhan dari berbagai nakes yang bekerja di RSUD Soedarso, RSJ Singkawang dan RSJ Sungai Bangkong terkait pemotongan TPP.

"Pemotongan TPP Nakes kita dapat informasi mencapai 52 persen," kata legislator Demokrat itu.

Evi sapaan karibnya bilang, pemotongan TPP, telah membuat resah para pegawai dan dikhawatirkan berimplikasi terhadap semangat kerja nakes.

Padahal, TPP sendiri, merupakan hak pegawai. Terlebih, mereka pekerja rentan yang harusnya mendapat perlindungan pemerintah dengan tunjangan penuh.

"Mereka (nakes) ini sangat beresiko terpapar penyakit, kok TPP mereka kecil, sementara yang tak beresiko tertular penyakit, TPP-nya besar," katanya.

Ia mencontohkan, nakes yang sebelum pemotongan dilakukan, mereka mendapat tunjangan Rp3,5 juta. Dengan pemotongan yang dilakukan, nilainya sangat jauh. Para nakes hanya mendapat Rp1,5 juta.

"Inikan rasanya tak memenuhi rasa keadilan, mereka ini bekerja sebagai garda terdepan saat Covid-19, dan sekarang garda terdepan melayani masyarakat, tapi hak mereka malah dipotong, sementara kalau mereka telat masuk tak dibayar, lebih dari jam kerja tak dihitung," ucap Evi protes.

Jika pun terjadi pemotongan, mestinya dengan perhitungan yang cermat. Sehingga tak merugikan banyak pihak.

Ketua DPD Demokrat Kalbar ini juga khawatir, jika polemik TPP tak diselesaikan berdampak pada pelayanan kesehatan masyarakat karena menurunnya etos keja nakes.

"Makanya kita berharap masalah ini segera diselesaikan," pungkasnya. (Andi)***