Pj Gubernur Kalbar Harisson: Perkuat Kolaborasi dan Strategi Program Prioritas

PONTIANAK, insidepontianak.com - Dapat memperkuat kolaborasi dan strategi dalam melaksanakan program-program prioritas, khususnya penurunan stunting.

Ditegaskan Pj Gubernur Kalbar Harisson saat membuka kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

"Kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial tentu dapat menghasilkan kebijakan - kebijakan yang berdampak positif bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat," ungkapnya.

Adapun tema yang diangkat dalam Pengembangan Kompetensi Manajerial saat ini yaitu “Kolaborasi dan Strategi Dalam Melaksanakan Program Prioritas Nasional Dengan Fokus Penurunan Stunting dan Kebijakan Berdampak di Provinsi Kalimantan Barat”. 

Tema ini diangkat dengan pertimbangan bahwa seyogyanya Penanganan Stunting memerlukan komitmen, kolaborasi, kerjasama seluruh stakeholder termasuk para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sehingga Program Prioritas Nasional dalam Penurunan Stunting dapat terwujud.

Ditegaskan Harisson pihaknya melakukan upaya peningkatan kompetensi manajerial dari Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

"Kemampuannya dan kompetensinya harus terus ditingkatkan karena permasalahan-permasalahan semakin hari semakin kompleks dan ekspektasi masyarakat semakin tinggi terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat," ungkap Pj Gubernur Kalbar.

Pj Gubernur Harisson juga mengatakan bahwa pada Tahun 2021, Tahun 2022 angka Stunting di Provinsi Kalimantan Barat dapat dikatakan masih sangat tinggi di angka 29 persen - 27,8 persen tetapi pada Tahun 2023 berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan (Survei Kesehatan Indonesia) kita di angka 20,6 persen.

Terjadi penurunan yang sangat signifikan. Hal ini menunjukkan komitmen, keseriusan dan kerjasama semua pihak dalam menurunkan angka Stunting di wilayah Kalimantan Barat. 

Penurunan angka stunting di Tahun ini targetnya harus 14 persen karena stunting itu hal yang paling mendasar itu kesenjangan ekonomi dan kesenjangan pangan sehingga pemprov harus meningkatkan ekonomi keluarga melalui UMKM, ekonomi kreatif, mempermudah perizinan jadi pengangguran turun karena banyak investasi masuk.

"Secara tidak langsung apa yang kita lakukan itu berpengaruh pada penurunan angka stunting," jelasnya.

Tak hanya itu, di dalam penurunan stunting juga itu berpengaruh pada lingkungan sosial dan pola asuh yang menyangkut pengetahuan ibu, keluarga, remaja putri dan termasuk pengetahuan Kader serta petugas kesehatan.

Ia berharap kedepannya, setiap kebijakan maupun intervensi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi baik melalui program ataupun kegiatan - kegiatan di masing - masing perangkat daerah, dapat diukur secara cermat dampak yang dihasilkan dari Kebijakan atau Intervensi yang dilakukan.

"Sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kalimantan Barat," harapnya.

Turut hadir dalam kegiatan yakni Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Mohammad Bari, Penjabat Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Barat, Windy Prihastari, Tenaga Ahli Penanganan Stunting Provinsi Jawa Barat, Ira Maulani, Satisti Ahli Madya Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Batga, Dr. Preatin,  dan Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. ***