Dewan Pontianak Zulfydar Minta Pemerintah Tunda Program Tapera

PONTIANAK, insidepontianak.com - Anggota DPRD Kota Pontianak, Zulfydar Zaidar Mochtar, meminta pemerintah menunda penerapan pemotongan gaji karyawan untuk program Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera.

Sebab, pemotongan gaji tersebut dirasa memberatkan karyawan. Apalagi biaya hidup saat ini semakin besar. 

"Saya berharap pemerintah tak tergesa-gesa memberlakukan ini. Mereka harus mengkaji ulang pemberlakuan Tapera," kata Zulfydar Zaidar Mochtar, Sabtu (8/6/2024). 

Menurut Sekretaris DPW PAN Kalbar itu, pemotongan gaji tiga persen sangat memberatkan di tengah ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. 

Jika program ini dipaksakan, akhirnya berdampak pada kemerosotan daya beli masyarakat. Sebab, tidak semua masyarakat yang bekerja sejahtera. 

Apalagi karyawan swasta di Kalbar yang hanya digaji UMK sebesar Rp2,8 juta per bulan. 

"Pemotongan ini tentu sanggat memberatkan. UMR yang ada saat ini saja, belum cukup untuk memenuhi kebutuhan karyawan. Terutama mereka yang sudah berkeluarga," terangnya. 

Terlebih lagi, kebijakan yang hendak diterapkan ini belum disosialisasikan. Pekerja sendiri belum tahu apa peruntukkan dan manfaat dari tabungan Tapera. 

"Karena itu pemerintah mesti melakukan survei dan sosialisasi dulu. Harus ada penjelasan terlebih dahulu. Sehingga, manfaat dari Tapera bisa diketahui," ucap Zulfidar. 

Dengan sosialisasi yang baiak, ia yakin tujuan dan manfaat dari Tapera bisa tersampaikan dengan baik.

"Tapi dengan kondisi sekarang, biaya yang cukup tinggi pemerintah mau melakukan kebijakan tanpa sosialisasi, mereka berpikiran berbeda," pungkasnya.***