Serapan Anggaran Kalbar Baru 7,2 Persen, OPD Diminta Percepat Realisasi

PONTIANAK, insidepontianak.com – Serapan anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat hingga awal April 2026, baru mencapai 7,2 persen. Angka ini dinilai masih rendah.

Sekda Kalbar, Harisson, menjelaskan kondisi tersebut kerap terjadi di awal tahun. Sebabnya, struktur APBD mengalokasikan 30 persen belanja pegawai.

Sementara belanja pegawai dilakukan bertahap setiap bulan. Selain itu, sekitar 40 persen anggaran digunakan untuk belanja infrastruktur. Sedangkan proyek fisik masih dalam tahap perencanaan dan pelelangan.

“Biasanya pemenang lelang baru ditetapkan sekitar Juli atau Agustus. Pembayaran besar terjadi di akhir tahun,” ujarnya.

Meski demikian, percepatan serapan anggaran tetap didorong. Terutama pada kegiatan yang tidak bergantung pada proses panjang seperti proyek fisik.

Sejumlah OPD mulai bergerak. Dinas Pekerjaan Umum sudah memulai pelelangan. Sementara di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, masih terkendala administratif. Jabatan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) belum terisi.

“Jika pejabat sudah ditetapkan, kegiatan bisa langsung berjalan,” kata Harisson.

Pemprov Kalbar menargetkan realisasi anggaran tahun ini tetap tinggi. Angkanya dipatok sekitar 98 persen, bahkan diharapkan bisa mencapai 100 persen.***