HNSI Sambas Soroti Krisis Solar Subsidi, Nelayan Terpaksa Beli BBM Lebih Mahal

SAMBAS, insidepontianak.com – Persoalan sulitnya mendapatkan BBM subsidi kembali menjadi keluhan utama nelayan di Kabupaten Sambas. 

Amirudin, Sekretaris DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Sambas  menilai distribusi BBM subsidi bagi nelayan masih jauh dari kata ideal.

Ia mengatakan, Kabupaten Sambas memiliki potensi perikanan besar di Kalimantan Barat. Ribuan masyarakat pesisir menggantungkan hidup dari sektor kelautan dan perikanan. Namun hingga kini, nelayan masih dihadapkan pada persoalan klasik, yakni sulit memperoleh solar subsidi untuk melaut.

Menurutnya, masalah utama bukan sekadar keberadaan SPBUN, tetapi keterbatasan dan ketidakjelasan kuota BBM subsidi yang benar-benar diterima nelayan aktif.

“Nelayan sangat bergantung pada BBM untuk mencari nafkah. Tetapi ketika distribusi subsidi tidak tepat sasaran, nelayan kecil justru menjadi pihak yang paling terdampak,” ujarnya, Selasa (26/5/2026). 

Ia mengungkapkan, banyak nelayan di lapangan kesulitan mendapatkan solar subsidi secara langsung. Bahkan sebagian nelayan terpaksa membeli BBM dari para pengantri di SPBU dengan harga lebih tinggi dari harga resmi pemerintah.

Kondisi itu dinilai sangat memberatkan, terlebih biaya operasional melaut terus meningkat sementara hasil tangkapan ikan tidak selalu stabil.

“Kadang hasil melaut hanya cukup menutupi modal. Kalau BBM mahal, tentu nelayan semakin tertekan,” katanya.

HNSI Sambas menilai jika persoalan ini terus dibiarkan, dampaknya akan meluas terhadap sektor perikanan daerah. Aktivitas melaut berpotensi menurun, produksi ikan berkurang, harga ikan naik, hingga kesejahteraan masyarakat pesisir semakin sulit meningkat.

Karena itu, HNSI mendorong pemerintah menghadirkan solusi konkret melalui penambahan kuota BBM subsidi dan pembangunan sistem distribusi yang lebih modern, transparan, serta berbasis data digital nelayan aktif.

Menurut Amirudin, sistem digital akan memudahkan pengawasan sekaligus memastikan subsidi benar-benar diterima nelayan yang aktif melaut.

“Dengan sistem digital, distribusi BBM bisa lebih tepat sasaran dan mudah diawasi,” jelasnya.

Selain persoalan BBM, HNSI juga mendorong penguatan koperasi nelayan sebagai langkah penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir. Melalui koperasi yang sehat dan transparan, nelayan dinilai bisa lebih mudah mendapatkan akses BBM, permodalan, alat tangkap, hingga pemasaran hasil laut.

Tak hanya itu, HNSI juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia nelayan agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

“Nelayan sekarang tidak cukup hanya mengandalkan cara tradisional. Mereka juga perlu memahami teknologi perikanan, keselamatan pelayaran, hingga pemasaran digital,” ungkapnya.

Pemanfaatan teknologi seperti aplikasi cuaca laut, informasi titik ikan, hingga transaksi digital diyakini dapat membantu nelayan menjadi lebih produktif dan efisien.

HNSI Sambas berharap perhatian pemerintah terhadap nelayan tidak berhenti pada sebatas wacana. Sebab selama ini nelayan telah memberikan kontribusi besar dalam menjaga ketahanan pangan dan menggerakkan ekonomi masyarakat pesisir.

“HNSI akan terus hadir mengawal aspirasi nelayan, memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada nelayan kecil, dan menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat pesisir,” pungkasnya. (*)