Anggota DPRD Haripin Dorong Pemda Wujudkan PDAM di Kayong Utara Sebagai Solusi Air Bersih

KAYONG UTARA, insidepontianak.com - Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara dinilai banyak kalangan tak berdaya menyelesaikan persoalan air bersih.

Meskipun isu air bersih selalu menjadi isu seksi menjelang pemilihan kepala daerah untuk mendapat simpati masyarakat. Namun sejak mekar dari Kabupaten Ketapang di tahun 2007, tak ada solusi air bersih. 

Faktanya, dari 6 Kecamatan di Kayong Utara, Sukadana yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Kayong Utara pun kebutuhan air bersih tidak dapat terpenuhi. Padahal, Sukadana yang dikelilingi perbukitan yang merupakan sumber mata air bersih.

Padahal, beberapa perusahaan besar air minum seperti HS68, Trikana, Big3 dan brand lainnya saat ini menggunakan air bersih produksi asli Kayong Utara.

Saat dikonfirmasi Anggota DPRD Kayong Utara Haripin mengatakan, untuk menyelesaikan persoalan air bersih ini, pemerintah harus memiliki komitmen, diantaranya segera membentuk PDAM di Kayong Utara.

Ia pun menaruh harapan yang besar kepada pemimpin Kayong Utara kedepan, untuk komitmen membangun PDAM, sebagai solusi yang realitis menyelesaikan persoalan air bersih di Kayong Utara.

"Kalau menurut saya di tahun 2025, khususnya di PUPR, dan pemimpin (Bupati) yang baru, PDAM itu jangan dilama-lamakan karena rumah besar air berih itu ada di PDAM. Kalau PDAM tidak ada, tidak bisa," ungkap Haripin, Rabu (14/8/2024).

Tak ingin mengulang kesalahan ditahun - tahun sebelumnya, angggota DPRD dari partai PKB ini mengingatkan pemerintah, melalui OPD terkait untuk serius membuat perencanaan air bersih, sehingga proyek yang dibangun nanti benar - benar bermanfaat bagi masyarakat.

"Kita minta pemerintah daerah di tahun 2025 ini buat perencanaan yang valid dan bisa kita pertanggungjawabkan (pekerjaannya). Perencanaan itu tanpa dukungan biaya tidak bisa berjalan juga. Komitmennya berapa dari APBD untuk air bersih," pintanya.

Bahkan, diakui Haripin, pihaknya pernah menawarkan untuk menyerahkan anggaran aspirasi untuk menyelesaikan persoalan air bersih. Namun ide tersebut tak dapat terwujud, karenan terbentur dengan tidak adanya PDAM.

Dulu, kami DPRD dari Simpang Hilir kami siap, kalaupun kami ada pokir 1 miliar, kami dari simpang Hilir ada 7,8 orang siap (menyerahkan Pokir), tapi apalah daya, tangan tak sampai. Katanya harus ada PDAM dulu. Makanya pemerintah daerah siap tidak," ungkapnya. (Fauzi)