Pernyataan BNPB Sebut Aktivitas Warga Normal Dianggap Nirempati, DPRD Kayong Utara: Menghirup Racun Setiap Hari

KAYONG UTARA, insidepontianak.com – Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara, Kamiriluddin, menyayangkan pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto yang nirempati alias tak peka.

BNPB menyebut aktivitas masyarakat di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah tetap berjalan normal meski wilayah tersebut terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pernyataan BNPB itu dianggap tidak mau memahami, merasakan, serta merespons perasaan warga yang harus berjuang dan berjibaku terpaksa menghirup udara berbahaya setiap harinya.

Kamiriluddin menilai kondisi di lapangan justru menunjukkan dampak karhutla yang cukup serius terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari terganggunya aktivitas pendidikan, ancaman kesehatan akibat buruknya kualitas udara, kesulitan memperoleh air bersih, hingga kerugian ekonomi akibat kebakaran lahan produktif warga.

"Yang dikemukakan oleh BNPB yang menyebut dampak dari karhutla, khususnya di Kalimantan Barat ini berjalan normal, ini sangat-sangat kita sayangkan. Apalagi laporan kepada Pak Presiden seperti itu, sangat kita sesalkan," ujar Kamiriluddin, Kamis (24/9/2026).

Menurut dia, kondisi masyarakat di Kabupaten Kayong Utara menjadi salah satu gambaran bahwa karhutla memberikan dampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari warga.

Salah satu dampak yang paling terlihat, kata Kamiriluddin, adalah terganggunya aktivitas belajar mengajar. Kegiatan belajar dari rumah (BDR) disebut telah berlangsung lebih dari satu bulan akibat kondisi kabut asap yang pekat.

"Yang benar, dampak yang dirasakan ini sangat luar biasa. Bagaimana tidak luar biasa? Dari sisi aktivitas belajar mengajar saja, sudah diliburkan lebih dari satu bulan BDR, belajar dari rumah. Kenapa? Karena memang kabut asap pekat sekali," katanya.

Kualitas Udara Berbahaya

Selain sektor pendidikan, Kamiriluddin menyoroti dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat.

Ia mengatakan kualitas udara di Kayong Utara telah berada pada kondisi yang membahayakan berdasarkan hasil pemeriksaan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

"Dengan kejadian karhutla berdampak pada pekatnya kabut asap, ini sangat mengganggu kesehatan masyarakat kita. Apalagi hasil pemeriksaan dari LH, kualitas udara kita ini sudah bukan lagi berada pada level yang tidak sehat, tapi sudah berada di level yang berbahaya," ungkapnya.

Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya menjadi indikator bahwa dampak karhutla terhadap masyarakat tidak dapat hanya dilihat dari apakah warga masih melakukan aktivitas sehari-hari atau tidak.

Persoalan lain yang turut dirasakan masyarakat, lanjut Kamiriluddin, adalah terganggunya akses terhadap air bersih.

Ia menyebut kebakaran turut berdampak terhadap sumber air Sungai Buluh yang berada di Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana. Bahkan, pipa yang menjadi bagian dari jaringan sumber air masyarakat ikut terbakar.

"Untuk pipa sumber air Sungai Buluh itu yang terbakar sekitar 2,4 kilometer," katanya.

Kondisi tersebut, menurut dia, semakin menambah beban masyarakat yang sebelumnya telah menghadapi kabut asap dan dampak kesehatan akibat karhutla.

Dampak karhutla juga dirasakan masyarakat dari sisi ekonomi. Kamiriluddin menyebut sejumlah lahan produktif milik warga ikut terbakar, termasuk kebun sawit masyarakat di wilayah Riam Berasap, Simpang Tiga dan sejumlah desa lainnya.

Ia menilai kerugian masyarakat tidak sebatas tanaman yang terbakar. Sebab, sebagian kebun dibangun menggunakan modal dan menjadi sumber penghasilan utama keluarga.

Bahkan, terdapat kebun masyarakat yang telah memasuki masa panen ketika kebakaran terjadi.

"Hal lain, dampak dari karhutla ini, ekonomi masyarakat kita cukup lemah dan terpuruk. Karena lahan-lahan yang terbakar itu adalah lahan-lahan produktif, kebun-kebun masyarakat, khususnya yang ada di Riam Berasap, Simpang Tiga, mungkin juga desa-desa lain. Dengan terbakarnya kebun-kebun tersebut, berapa kerugian yang ditanggung masyarakat," ujarnya.

Kamiriluddin mengatakan masyarakat kini berada dalam kondisi dilematis. Di satu sisi, warga perlu mengurangi aktivitas di luar rumah ketika kualitas udara memburuk. Namun di sisi lain, kebutuhan ekonomi membuat mereka tetap harus bekerja.

Masyarakat tetap pergi ke kebun, bertani, berdagang di pasar dan menjalankan pekerjaan lainnya meski harus berhadapan dengan kondisi udara yang buruk.

"Jadi harus kerja, harus ke kebun, harus bertani, yang berdagang harus ke pasar, dan lain-lain. Sehingga mungkin itu yang dilihat, sehingga dinilai tidak ada dampak," ucapnya.

Ia menegaskan, tetap berjalannya aktivitas masyarakat tidak dapat serta-merta dimaknai bahwa karhutla tidak memberikan dampak.

Menurutnya, sebagian warga tetap beraktivitas bukan karena kondisi sudah normal, melainkan karena tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

"Masyarakat ini memang sudah terbiasa, bukan terbiasa, tapi memang harus dipaksakan menghadapi kondisi udara yang ekstrem seperti saat ini," pungkas Kamiriluddin. (*)