Pernyataan BNPB Disebut "Merampot", Warga Kayong Utara Marah

KAYONG UTARA, insidepontianak.com – Warga Kayong Utara kecewa sekaligus marah akan pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto yang menyebut aktivitas masyarakat di Kalimantan Barat (Kalbar) dan Kalimantan Tengah (Kalteng) berjalan normal meski kedua wilayah tersebut masih terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pernyataan tersebut disampaikan Suharyanto saat melaporkan perkembangan penanganan karhutla kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas pada Rabu (23/9/2026).

Dalam laporan itu, Suharyanto menyebut lalu lintas, toko, rumah makan dan aktivitas harian masyarakat tetap berjalan. Menurutnya, gangguan yang paling terasa akibat asap berada pada akses transportasi udara keluar dan masuk Kalbar serta Kalteng.

Faktanya, kondisi tersebut dinilai belum sepenuhnya menggambarkan situasi yang dirasakan masyarakat di Kayong Utara.

Salah seorang warga Kayong Utara, Juminggu, mengatakan kebakaran dan kabut asap masih terjadi di sejumlah wilayah Kalbar. Karena itu, menurutnya, aktivitas warga yang masih berlangsung tidak serta-merta dapat dijadikan ukuran bahwa kondisi kehidupan masyarakat sudah normal.

"Apa yang disampaikan Kepala BNPB tidak benar, aktivitas masyarakat masih terhambat khususnya di wilayah Kayong Utara," ujar Juminggu, Jumat (25/9/2026).

Menurut Juminggu, sebagian masyarakat tetap harus beraktivitas di luar rumah karena tuntutan ekonomi dan kebutuhan sehari-hari. Kondisi itu, kata dia, tidak berarti masyarakat terbebas dari dampak karhutla dan kabut asap.

"Yang menjadi perhatian bukan aktivitas masyarakat di luar rumah. Karena kalau konteksnya itu, sekarang kebanyakan masyarakat beraktivitas di luar rumah itu terpaksa. Ketika mereka tidak beraktivitas di luar rumah, bagaimana dengan ekonomi mereka, bagaimana dengan kebutuhan sehari-hari mereka," katanya.

Selain kabut asap, Juminggu menyebut masyarakat Kayong Utara juga menghadapi dampak kemarau panjang berupa keterbatasan air bersih.

Sejumlah sumber air, kata dia, mulai mengering sehingga warga kesulitan memenuhi kebutuhan air untuk aktivitas sehari-hari.

Ia meminta pemerintah pusat melihat kondisi masyarakat secara langsung dan tidak hanya mengandalkan laporan dari jajaran di daerah.

Juminggu bahkan meminta Presiden Prabowo Subianto turun langsung melihat kondisi di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara yang masih menghadapi persoalan karhutla.

"Harusnya Presiden Prabowo turun langsung di dua kabupaten, khusus Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara yang sampai saat ini masih terjadi karhutla. Jangan hanya mendengar laporan yang disampaikan oleh para bawahannya saja," tegasnya.

Sorotan serupa disampaikan warga Kayong Utara lainnya, Asep. Ia menilai pernyataan mengenai kondisi roda kehidupan dan perekonomian masyarakat semestinya disampaikan berdasarkan data serta fakta di lapangan.

"Menurut saya, statement yang diutarakan oleh Kepala BNPB ini sangat tidak berdasar. Kenapa? Karena orang yang memberikan laporan atau statement terkait masalah-masalah seperti roda kehidupan, roda perekonomian, yang disampaikan oleh BNPB itu sebetulnya bukan wewenang dia," kata Asep.

Menurut Asep, pemerintah perlu memastikan informasi yang disampaikan kepada publik benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat di wilayah terdampak.

"Sebagai instansi pemerintahan seharusnya berbicara harus berdasarkan data dan fakta di lapangan. Ketika hanya sebatas statement seperti ini maka tidak etis untuk disampaikan," ucapnya.

Ia juga meminta pemerintah pusat membuka ruang lebih luas bagi masukan dari pakar dan ahli yang memahami kondisi masyarakat di Kalimantan Barat, khususnya dalam menghadapi karhutla dan kabut asap.

"Seharusnya pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo, harus mendengarkan masukan para pakar atau ahli. Bukan malah menolak mereka, karena merekalah yang mengetahui sejatinya kondisi masyarakat yang ada di Kalimantan Barat saat ini," pungkas Asep.

Di sisi lain, pemerintah dalam laporan penanganan karhutla pada 23 September menyebut masih terdapat 209,78 hektare lahan di wilayah Kalimantan dan Sumatra yang dalam proses pemadaman. BNPB juga menyatakan operasi modifikasi cuaca terus dilakukan untuk membantu penanganan karhutla.

Sementara itu, BNPB sebelumnya juga mengakui asap di Kalbar dan Kalteng masih cukup tebal akibat pelaksanaan operasi modifikasi cuaca yang belum maksimal.

Kondisi asap tersebut disebut turut mengganggu penerbangan serta operasi udara pemadaman. (*)