DPRD Kubu Raya Respons Polemik Pembangunan Kopdes Merah Putih di Desa Jawa Tengah, Minta Semua Pihak Utamakan Musyawarah

KUBU RAYA, insidepontianak.com - Polemik pembangunan Gedung Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Dusun Karya II, Desa Jawa Tengah, Kecamatan Sungai Ambawang mendapat tanggapan dari DPRD Kubu Raya.

Pembangunan itu mendapatkan protes dari warga, karena dinilai mempersempit aliran parit (drainase) yang dipergunakan warga sekitar.

Anggota DPRD Kubu Raya, Nelly Liony, meminta seluruh pihak menyikapi persoalan tersebut secara tenang dengan mengedepankan dialog serta perhatian terhadap lingkungan masyarakat.

Nelly menegaskan, program Koperasi Merah Putih merupakan kebijakan pemerintah pusat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, sehingga keberadaannya patut didukung bersama. 

Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaan pembangunan tetap memperhatikan kondisi sosial dan lingkungan di sekitar lokasi.

“Pelaksanaannya juga perlu memperhatikan kondisi di lapangan, terutama yang berkaitan langsung dengan masyarakat,” ujarnya, Selasa (31/3/2026).

Ia mengungkapkan, polemik muncul setelah warga menyampaikan kekhawatiran terkait posisi bangunan yang dinilai terlalu dekat dengan parit lingkungan. 

Saluran tersebut selama ini menjadi jalur aliran air warga dan dikhawatirkan terganggu apabila tidak ditangani dengan tepat.

Menanggapi hal itu, Nelly berharap pihak pelaksana pembangunan dapat membuka ruang komunikasi dengan masyarakat guna mencari solusi terbaik tanpa menimbulkan kesalahpahaman.

“Yang perlu dilakukan sekarang adalah komunikasi yang baik," kata legislator PDIP itu.

"Aspirasi masyarakat perlu didengar, sementara pembangunan juga tetap bisa berjalan dengan penyesuaian yang diperlukan,” tambahnya.

Selain itu, ia mendorong Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk turun langsung melakukan peninjauan lapangan. 

Langkah itu, dinilai penting guna memastikan pembangunan telah sesuai aturan serta tidak berdampak pada fungsi drainase lingkungan.

Menurutnya, kehadiran pemerintah daerah dapat menjadi penengah sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat maupun pelaksana proyek.

“Dengan adanya peninjauan, semuanya bisa lebih jelas dan persoalan ini diharapkan selesai secara baik melalui musyawarah,” tuturnya.

Nelly berharap polemik pembangunan Kopdes Merah Putih di Desa Jawa Tengah dapat menjadi momentum memperkuat koordinasi antara pelaksana proyek, pemerintah daerah, dan masyarakat, sehingga pembangunan berjalan selaras dengan kebutuhan lingkungan warga. (Greg)